Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku bakal menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi dari polemik program Tapera yang banyak mendapat penolakan.
Basuki menjelaskan, pada dasarnya dirinya akan tunduk pada setiap keputusan yang ditetapkan mengenai implementasi program Tapera ke depan.
"Tapi saya akan manut aturan misalnya DPR, dan saya akan laporkan pada Presiden," jelas Jokowi saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Sabtu (8/6/2024).
Basuki juga sebelumnya sempat memberikan sinyal rencana penundaan implementasi Tapera usai banyak mendapat penolakan baik dari pekerja hingga pengusaha.
Pada kesempatan berbeda, Basuki juga sempat dicecar mengenai sejumlah pertanyaan mengenai Tapera saat menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi V DPR RI.
Karenannya, Basuki menyebut, pihaknya tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tapera apabila memang dinilai belum siap.
Baca Juga
"Dengan kemarahan ini [terhadap program Tapera] saya pikir saya nyesal betul," jelasnya.
Di sisi lain, Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai telah cukup optimal.
Basuki menjelaskan, sejak FLPP diguyurkan pada 2010 total APBN yang telah dikucurkan mencapai Rp105 triliun.
"Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun," tambahnya.
