Bisnis.com, JAKARTA - Polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kian rumit usai merebak kabar bahwa pemerintah berencana untuk menunda implementasi program yang rencananya bakal mulai berlaku pada 2027.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan dirinya telah menampung banyak saran mengenai pengunduran implementasi program Tapera.
Bahkan, Basuki juga sempat mendapat dicecar mengenai penolakan implementasi program Tapera pada saat rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (6/6/2024).
"Saya akan manut aturan misalnya DPR [meminta untuk diundur], dan saya akan laporkan pada Presiden [Jokowi]," tuturnya saat ditemui di kantornya, Jumat (7/6/2024).
Basuki menjelaskan implementasi Tapera berada di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 206 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Karenanya, untuk mengutak-atik regulasi tersebut Basuki menuturkan hal itu harus dilakukan oleh anggota DPR. Saat ditanya lebih lanjut mengenai sikap pemerintah apakah benar-benar mengundur implementasi Tapera setelah ramai mendapat penolakan, Basuki enggan menjawab.
Baca Juga
"Kalau ditanya sikap pemerintah saya gak bisa jawab karena pemerintah kan banyak, kan UU inisiatif DPR, kecuali itu Permen PUPR saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya sikap pemerintah mohon maaf saya gak berhak jawab," tegasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Basuki mengaku menyesali kemarahan yang terjadi atas rencana pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Basuki menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tapera apabila memang dinilai belum siap.
"Dengan kemarahan [masyarakat terhadap program Tapera] saya pikir saya nyesel betul," jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6/2024).
Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai telah cukup optimal.
Basuki menjelaskan sejak FLPP diguyurkan pada 2010 total APBN yang telah dikucurkan mencapai Rp105 triliun.
"Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun," tambahnya.
Sejalan dengan hal itu, Basuki mengungkap dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk dapat menunda implementasi Tapera.
"Apalagi kalau misalnya DPR ketua MPR itu [minta Tapera] diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri [Sri Mulyani], kita akan ikut," tegasnya.
