Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Bogor pada hari ini, Selasa (28/05/2024).
Pada pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD).
Airlangga menyampaikan bawa pada pertemuan tersebut telah disampaikan informasi terkini terkait proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah ke depan.
“Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia. Yang pertama pada bulan Agustus 2023. Tujuan dari pertemuan ini untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (28/5/2024).
Pemerintah menyatakan komitmen untuk menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Selanjutnya, pemerintah akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN.
Airlangga menyampaikan bahwa bergabungnya Indonesia untuk menjadi anggota OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal. Intensi Indonesia untuk bergabung juga merupakan salah satu upaya untuk bisa mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga
Dia menjelaskan terdapat sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik, misalnya Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit anggarannya menjadi 5% dari PDB tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chile yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.
Terkait proses aksesi, Airlangga mengatakan Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD.
"Komitmen dukungan tersebut, yang berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya. Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)," imbuhnya.
Setelah mencapai tahapan adopsi peta jalan OECD, pemerintah kemudian akan melakukan self-assesment, juga akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
“Tadi dalam pembicaraan bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan belajar bagaimana Asean telah menjalankan proses roadmap digital Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD,” tutur Airlangga.
