Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut proses pra studi kelayakan atau feasibility study (FS) perpanjangan jalur Kereta Cepat ke Surabaya tidak akan rampung jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati memastikan proses pra FS Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak akan selesai pada 2024. Dengan demikian, proses kajian ini masih akan berlanjut saat pergantian kepemimpinan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
"Saya harus sampaikan tidak mungkin selesai tahun ini [studi Kereta Cepat Jakarta-Surabaya]," kata Adita di Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Adita menuturkan, proses studi untuk perpanjangan Kereta Cepat ke Surabaya dilakukan berdasarkan evaluasi dari kajian Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau kini Kereta Cepat WHOOSH. Dia mengatakan kajian untuk proyek ini akan melalui beberapa tahapan yang cukup panjang.
Adapun, Adita tidak memberikan penjelasan secara detail terkait kapan target pra studi Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung. Dia memastikan, proses kajian ini masih terus berlangsung dengan pihak-pihak terkait.
"Kita belajar dari proses Kereta Cepat Jakarta-Bandung kemarin memang untuk studi ini [Kereta Cepat Jakarta-Surabaya] akan melewati proses yang panjang," kata Adita.
Baca Juga
Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi operator Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam menggarap perpanjangan kereta cepat ke Surabaya. Pihak KCIC akan mengikuti arahan dan keputusan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah terkait hal ini.
KCIC pun siap turut serta dalam proyek ini jika nantinya ditunjuk pemerintah sebagai operator kereta cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini mengingat KCIC juga telah berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat WHOOSH.
“Kami siap jika ada arahan untuk menjadi operator [kereta cepat Jakarta-Surabaya] dari pemerintah,” katanya.
