Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok skema pendanaan baru untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya agar pembiayaannya tak membebani APBN, seperti hal nya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, Robby Kurniawan mengatakan pola-pola pengembangan transportasi ke depan harus dimulai dari perencanaan matang dan memprioritaskan major project dan proyek strategis nasional.
"Contohnya, rencana pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, kita sedang lakukan asesmen, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggodok skema pendanaan yang tidak terlalu bergantung pada APBN," kata Robby dalam Forum Diskusi Sektor Transportasi, Jumat (17/5/2024).
Dalam hal ini, Kemenhub akan menggodok skema pendanaan baru dan berlandaskan proyek yang menjadi mandatory atau wajib sebagaimana dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Robby menuturkan, pihaknya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) baru yang akan menerapkan skema pembiayaan dengan inventarisasi sejumlah infrastruktur yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan.
"Kemudian kita akan mekategorisasi dan melakukan asesmen terharap infrastruktur yang memang memiliki nilai ekonomis, kita akan dorong melalui swasta untuk pengembangannya," tuturnya.
Baca Juga
Keterlibatan swasta akan lebih banyak didorong melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan konsesi yang pengembaliannya akan mengandalkan jasa layanan operator sarana.
Tak hanya itu, Roby juga menyinggung pendanaan hijau bagi proyek transportasi strategis yang sulit untuk masuk dan membutuhkan intervensi negara.
"Kita bisa green financing, dan bagi yang benar-benar tidak bisa masuk kita perlu intervensi dari negara, misalnya untuk keperluan ekonomis, misalnya melakukan subsidi melalui perintis dan sebagainya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan permohonan sejumlah keringanan biaya kepada pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan perseroan usai cairnya pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk pembayaran biaya bengkak Kereta Cepat WHOOSH.
KAI telah resmi menerima pinjaman dari CDB senilai Rp6,98 triliun guna menambal pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pinjaman ini cair pada 7 Februari 2024.
EVP Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, menuturkan, pinjaman yang diberikan oleh CDB akan masuk sebagai utang yang ditanggung oleh perseroan. Hal ini mengingat posisi KAI sebagai pemimpin (lead) dalam konsorsium BUMN Indonesia yang memegang saham pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ada beberapa jenis keringanan yang diminta oleh pihaknya, salah satunya adalah penyertaan modal negara (PMN). Dia menilai, suntikan modal negara wajib diberikan kepada KAI untuk menjaga kondisi keuangan perseroan tetapi optimal.
