Permintaan Batu Bara dari China Lesu, RI Bisa Lirik Pasar Vietnam hingga Pakistan

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan agar pelaku usaha batu bara mulai melirik pasar ekspor negara selain China di tengah terpukulnya industri batu bara imbas penurunan permintaan dari Negeri Tirai Bambu.

Produsen batu bara di Indonesia belakangan kian tertekan oleh penurunan permintaan ekspor ke China. Selain dari pasar ekspor, penurunan permintaan itu juga datang dari pembangkit listrik pada smelter nikel.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan, permintaan ekspor batu bara dari Indonesia saat ini sedang turun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Ini terutama disebabkan oleh turunnya demand komoditas batu bara di China.  

Menurutnya, China merupakan negara terbesar di dunia dalam hal konsumsi dan penyerapan batu bara untuk kepentingan pembangkit listriknya. Perhapi mencatat pada 2024, China mengimpor batu bara dari luar negaranya sebanyak kurang lebih 414 juta ton, sementara pada 2023 sebanyak 367 juta ton.  

Sementara itu, produksi batu bara nasional China mencapai 3,88 miliar ton pada 2024 atau produksi rata-rata per bulan sekitar 323 juta ton.  Saat ini, China berhasil meningkatkan produksi batu bara dalam negerinya menjadi kisaran 400 juta ton per bulan

Di sisi lain, kebutuhan energi listrik China turun seiring dengan menurunnya kinerja industri.

"Oleh karena itu, China secara umum menurunkan volume impor batu bara dari luar negeri termasuk dari Indonesia," ucap Widhy kepada Bisnis dikutip Minggu (2/8/2025).

Menurutnya, China juga lebih memilih impor batu bara dari negara-negara lain yang dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan Indonesia, seperti dari Australia, Rusia, bahkan Afrika Selatan.

"Jika situasi seperti ini tidak berubah, maka bukan tidak mungkin penurunan impor batu bara China dari Indonesia bisa berlanjut hingga akhir tahun" imbuh Widhy.

Dia juga menyebut bahwa pasokan batu bara untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik/energi smelter nikel juga mengalami penurunan. Hal ini tak lepas dari menurunnya produksi smelter nikel.

"Dalam jangka pendek, pengusaha tambang harus mulai melirik ke beberapa negara lain untuk menggantikan penurunan ekspor mereka ke China, seperti misalnya ke negara Vietnam yang sudah mulai banyak melakukan pembelian batu bara dari Indonesia," ucap Widhy.

Dia juga menyebut, beberapa negara lain yang mulai membeli batu bara RI seperti Kamboja, Bangladesh, dan Pakistan harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan volume ekspornya.

Meski ekspor ke negara-negara itu belum bisa sebesar China, menurutnya, yang terpenting juga para pengusaha batu bara harus dapat melakukan inovasi dan efisiensi untuk dapat menurunkan biaya operasional.

Dengan begitu, pelaku usaha di RI dapat berkompetisi dengan negara-negara eksportir lain.

Adapun dalam jangka panjang, Widhy menilai para pelaku usaha batu bara dalam negeri masih memiliki peluang. Ini muncul dari proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek ini digadang-gadang bisa menggantikan LPG.

Widhy menyebut dengan proyek tersebut pemanfaatan batu bara tak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah juga harus sudah mulai mendorong penggunaan teknologi carbon capture & storage (CCS) untuk PLTU yang beroperasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik masih terus dapat dilanjutkan dengan meminimalkan emisi CO2 dengan menggunakan teknologi CCS.

Widhy menambahkan bahwa pihaknya melihat masa depan industri batu bara di Indonesia masih tetap cerah. Ini mengingat Indonesia masih memiliki sekitar 31 miliar ton cadangan batu bara dan sekitar 97 miliar ton sumber daya.

"Ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat sesuai amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 33," katanya.