Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menargetkan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dapat ditandatangani masing-masing kepala negara sebelum Oktober 2024.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen Urusan Luar Negeri Jepang Komura Masahiro di Arequipa, Peru pada Jumat, (17/5/2024). Pertemuan ini dilaksanakan di sela rangkaian Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Arequipa, Peru, 17—18 Mei 2024
Adapun pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama perdagangan secara bilateral, regional, dan multilateral. Salah satunya, perkembangan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Zulkifli mengatakan, Indonesia mengapresiasi dukungan Jepang dalam penyelesaian perundingan Protokol Perubahan IJEPA. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendorong penyelesaian proses legal scrubbing dan penyusunan teks asli protokol dalam bahasa Indonesia dan Jepang.
“Diharapkan Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan dapat ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Fumio Kishida sebelum Oktober 2024,” ujar Zulkifli dalam siaran persnya, Minggu (19/5/2024).
Selain itu, dalam pertemuan tersbeut kedua pihak juga membahas Perkembangan isu regional yaitu Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2023 di Indonesia.
Baca Juga
“Kami mendorong Jepang mulai membahas implementasi inisiatif proyek kerja sama industri otomotif untuk mobil listrik yang telah disahkan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 50 Tahun ASEAN- Jepang di Tokyo, tahun 2023 lalu. Selain itu, Jepang memberikan dukungan agar Sekretariat RCEP dapat segera beroperasi penuh tahun ini. Kami juga meminta dukungan Jepang agar prosedur aksesi RCEP dapat segera difinalisasi secepatnya," ujar Zulkifli.
Di samping itu, Zulkifl juga meminta dukungan dari Jepang terkait dengan aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ketua Ministerial Council Meeting (MCM) untuk 2024.
Selanjutnya, Zulkifli juga mengajak Jepang untuk mendukung prioritas Keketuaan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Peru 2024.
Indonesia berpandangan agar ekonomi APEC terus mendukung sistem perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pengembangan integrasi ekonomi kawasan melalui Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).
“Sebagai Menteri Perdagangan APEC, diskusi mengenai isu digitalisasi pada fasilitasi perdagangan dan inklusivitas perlu terus didorong,” ujarnya.
Adapun, Indonesia berupaya untuk mengimplementasikan mandat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO dan siap berdiskusi untuk memperoleh hasil KTM ke-14 WTO yang konkret. Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia di antaranya terkait pertanian.
“Sebagai Ketua Kelompok G-33 di WTO, Indonesia berharap Jepang turut ikut menyelesaikan kebuntuan negosiasi pertanian, khususnya penyelesaian isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) serta penerapan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan global,” terangnya.
Indonesia, lanjut Zulkifli, juga mendorong tercapainya mandat KTM ke-12 dan ke-13 WTO yakni penyelesaian sengketa dapat berfungsi secara penuh dan diakses oleh seluruh anggota WTO pada 2024.
“Indonesia berpandangan bahwa restorasi sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui penunjukkan anggota Badan Banding dapat dilakukan secara paralel dengan kelanjutan pembahasan reformasi sistem penyelesaian sengketa,” imbuh Mendag Zulkifli Hasan.
Jepang merupakan negara mitra dagang Indonesia yang menempati urutan ketiga, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun asal impor. Selama lima tahun terakhir (2019--2023) total perdagangan kedua negara terus mengalami kenaikan dengan tren 9,14%.
Pada Januari--Maret 2024, total perdagangan antara Indonesia dengan Jepang tercatat sebesar US$8,5 miliar. Pada periode ini, ekspor Indonesia ke Jepang tercatat sebesar US$5,1 miliar dan impor Indonesia dari Jepang tercatat US$3,3 miliar. Pada periode tersebut Indonesia mengalami surplus sebesar US$1,8 miliar.
Sementara pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai US$37,2 miliar dengan nilai ekspor Indonesia ke Jepang mencapai US$20,7 miliar dan impor Indonesia dari Jepang tercatat US$16,5 miliar.
Pada tahun tersebut, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Jepang sebesar US$4,2 miliar.
Produk utama ekspor Indonesia ke Jepang di antaranya batu bara, bijih tembaga, gas petroleum, nikel, serta kawat listrik. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang, di antaranya bagian aksesori kendaraan bermotor, kendaraan bermotor tidak dirakit, canai lantaian besi/baja paduan, produk canai lantaian baja lainnya, serta mobil dan kendaraan bermotor lainnya.
