Bisnis.com, DENPASAR - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan tanggapan terkait rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang bakal menganggarkan pembangunan IKN sebesar Rp16 triliun per tahun.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menuturkan bahwa pihaknya bakal mendetailkan arahan pembiayaan IKN tersebut.
"Itu angka yang [disampaikan Pak Prabowo] secara garis besar kami tangkap sebagai arahan, tapi detailnya nanti seperti apa tentu akan perlu kami jabarkan sama-sama," tuturnya saat ditemui di Kawasan ITDC Nusa Dua usai melakukan Penandatanganan Kerja Sama dengan INA, Minggu (19/5/2024).
Pasalnya, tambah Agung, pembangunan IKN pada 10 tahun pertama diprediksi masih akan membutuhkan dana jumbo. Dia menjabarkan, pada dua tahun pertama pembangunan IKN saja, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diserap untuk mendukung konstruksi bakal ibu kota baru Indonesia itu telah mencapai Rp80 triliun.
Artinya, tambah Agung, pada periode 2023 dan 2024 pembangunan IKN memerlukan anggaran negara mencapai Rp40 triliun per tahunnya.
"Tapi kalau 30 tahun itu katakanlah pembangunan utamanya 10 tahun, maka yang tadinya dana untuk 30 tahun itu bisa dihasilkan [atau direalisasikan] dalam 10 tahun saja, dan itu lah persis angkanya seperti yang kami hasilkan dua tahun terakhir, sekitar 40 triliunan [per tahun]," tuturnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, Prabowo menyampaikan kesanggupan APBN menyuntik IKN Rp16 triliun per tahun dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024.
Pada kesempatan itu, Prabowo turut menekankan optimisme pembangunan IKN yang bakal terakselerasi oleh komitmen investasi para pelaku usaha swasta.
Nantinya, para pelaku usaha domestik akan dilibatkan sebagai "tulang punggung" pembangunan calon ibu kota baru Indonesia. Apabila hal itu terwujud, tambah Prabowo, maka investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) IKN diprediksi akan subur dengan sendirinya.
"Ya, benar, US$35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN], tapi perhitungannya adalah dalam periode 25 sampai 30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar [atau Rp16 triliun, asumsi kurs Rp16.000] per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," tegasnya.
