Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan keputusan perluasan penerima program harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal tergantung sepenuhnya dari temuan gas baru mendatang.
Saat ini, kata Arifin, kementeriannya bakal berfokus pada realisasi alokasi HGBT yang sudah disetujui tahun ini. Arifin menuturkan kementeriannya turut berkoordinasi intensif dengan kementerian teknis lainnya ihwal evaluasi pelaksanaan program gas khusus tersebut.
“Kalau kita sekarang bertahan dari apa yang alokasinya sudah dulu ini kan berlaku sampai 2024, ke depannya tergantung dari temuan gas,” kata Arifin saat ditemui selepas pembukaan IPA Convex ke-48, BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).
Di sisi lain, Arifin mengatakan, kelanjutan program harga gas khusus industri itu menjadi perhatian pemerintah untuk menciptakan daya saing industri yang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Arifin menuturkan, penciptaan daya saing industri domestik itu turut menjadi harapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dengan demikian, kata dia, kementeriannya bakal berupaya untuk mendorong kebijakan itu dari sisi hulu pasokan ke industri.
“Kita harus kompetitif kan, itulah salah satu ide itu dengan harga gas,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian ESDM meminta evaluasi lebih lanjut ihwal industri penerima kebijakan HGBT kepada otoritas perindustrian.
Permintaan itu sebagai tindaklanjut surat yang disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita untuk permohonan perpanjangan program harga gas khusus tersebut. Surat yang dimaksud, yakni surat bernomor B/25/M-IND/IND/I/2024 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.91/2023 tentang Pengguna HGBT, kebijakan harga gas insentif dari hulu itu bakal berhenti pada tahun ini.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyuarakan agar inisiatif pemberlakuan HGBT dapat menyasar sektor industri secara lebih luas. Menurutnya, HGBT US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) selama ini hanya menyasar tujuh sektor industri yang diperbolehkan untuk mendapatkan gas tersebut.
"Kalau di kantor kami sih no one left behind, semua kita usulkan. Karena pada dasarnya kan kenapa tujuh? Itu strategi di awalnya. Namun, pada dasarnya Kemenperin kan membina semua industri bukan cuma tujuh sektor saja," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).
Adapun, tujuh sektor industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Oleh sebab itu, Agus pun mendorong agar semua sektor industri bisa mendapatkan harga gas murah tersebut. Hal ini mengingat terdapat 24 subsektor industri yang juga butuh gas murah.
"Saya sih minta perluasan karena itu yang kita inginkan karena dari harga gas itu jadi kunci bagi daya saing produk industri kita," ucapnya.
