Bisnis.com, JAKARTA – Pembentukan badan khusus yang mengurus masalah logistik dinilai perlu segera dilakukan di Indonesia seiring dengan upaya pemerintah untuk menekan ongkos logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Pelaku usaha berharap hal ini dapat terealisasi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menuturkan kehadiran lembaga independen yang mengatur logistik nasional sangat diperlukan. Pasalnya, logistik merupakan bidang usaha yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dan bersifat multisektor.
Akbar menuturkan, karakteristik sektor logistik yang multisektor ini akan turut mempengaruhi kegiatan ekonomi di bidang lainnya. Dia pun berharap Presiden Terpilih Prabowo Subianto nantinya dapat merealisasikan pembentukan badan khusus tersebut.
“Iya, harapannya nanti ada badan logistik nasional [pada pemerintahan Prabowo-Gibran]. Badan yang independen, permanen, dan didasarkan pada Undang-Undang, bukan Peraturan Presiden lagi,” kata Akbar seusai acara Bisnis Indonesia Shipping and Logistics Forum 2024 di Jakarta, dikutip Rabu (1/5/2024).
Akbar menuturkan, kehadiran Badan Logistik nasional yang melapor langsung ke Presiden dapat mempermudah koordinasi antarinstansi dalam menangani isu-isu terkait rantai pasok dan logistik lainnya. Hal ini juga akan mempermudah pemerintah dalam membentuk ekosistem logistik yang optimal dan efisien.
Baca Juga
Dia melanjutkan, pembentukan badan khusus yang mengurusi masalah logistik sudah menjadi praktik umum pada negara-negara lain di dunia. Akbar mencontohkan, negara seperti Australia dan Thailand telah memiliki lembaga sejenis yang mengatur masalah logistik nasional.
Adapun, Akbar menyebut saat ini pemerintah belum menganggap sektor logistik sebagai hal yang krusial. Pasalnya, belum ada badan independen khusus yang mengatur soal logistik di Indonesia.
Dia mengatakan, hal tersebut membuat pelaku usaha merasa dibebani setiap ada isu-isu ketidakpastian seperti kenaikan biaya logistik, inflasi, dan lainnya.
“Sehingga rasanya kita (pelaku usaha logistik) sudah sangat sangat lama merasakan jadi kambing hitam setiap ada gejala kenaikan biaya (logistik) atau saat beras tidak tersalurkan ke pasaran, pasti logistik yang disalahkan,” ujar Akbar.
