Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri nasional mengkhawatirkan dampak dari memanasnya konflik di Timur Tengah imbas serangan Israel ke Iran. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang mendukung produktivitas manufaktur.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan konflik geopolitik global yang tengah memanas menjadi momen tepat bagi industri untuk mendapatkan kepastian keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah untuk industri.
"Adanya risiko peningkatan harga energi dapat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing subsektor industri. Karenanya, kebijakan HGBT sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produksi," kata Agus, dikutip Jumat (19/4/2024).
Setidaknya, ada 3 dampak yang dipengaruhi konflik Timur Tengah yaitu kenaikan harga energi, melonjaknya ongkos logistik, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ketiga dampak tersebut menjadi konsekuensi perekonomian dan supply chain global.
Menurut Agus, kepastian keberlanjutan HGBT dapat meningkatkan level keyakinan industri untuk memacu produksi. Apalagi, kebijakan HGBT sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.
Pada 2023, kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT mencapai 32% dibanding tahun 2019. Selain itu, sampai dengan 2023, tercatat telah terealisasi investasi sebesar Rp41 triliun atau naik sebesar 34% dibandingkan 2019.
Baca Juga
Bahkan, terdapat potensi investasi di sektor petrokimia, baja, keramik, dan kaca sebesar Rp225 triliun. Dampak positif lainnya selama tahun 2020 hingga 2023 adalah peningkatan ekspor sebesar Rp84,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp27,81 triliun, peningkatan investasi Rp31,06 triliun, dan penurunan subsidi pupuk mencapai Rp13,3 triliun.
Keberlanjutan HGBT di tengah konflik Iran vs Israel penting untuk kelancaran produksi. Menurut Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, kebijakan gas murah berhasil menyelamatkan industri dari dampak pandemi.
Di sisi lain, konflik Iran dan Israel yang memanas dan berpotensi berkelanjutan akan memberikan dampak negatif terharap industri keramik, salah satunya berkenaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah.
"Apalagi rata-rata hampir 50%-60% pembelian atau pembayaran biaya produksi menggunakan mata uang USD seeprti contohnya pembayaran pemakaian gas ke PGN," tuturnya kepada Bisnis, Jumat (19/4/2024).
Untuk itu, menurut Edy, perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali agar pembayaran gas untuk industri dalam negeri menggunakan mata uang rupiah.
Pihaknya juga mengkhawatirkan kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi defisit anggaran dan fiskal negara dan yang paling ditakutkan adalah kenaikan harga BBM bersubsidi karena langsung mempengaruhi daya beli masyarakat.
