Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan pemerintah untuk tetap mengedepankan disiplin fiskal dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2024.
Untuk diketahui, pemerintah saat ini mulai membahas pagu indikatif pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.
“Kita semua sudah belajar dari pengalaman APBN, bagaimanapun juga penggunaan [APBN] ini sangat penting, disiplin itu yang paling kunci,” katanya kepada wartawan saat menghadiri acara open house di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (11/4/2024).
Shinta menambahkan jikapun pemerintah mendatang berencana meningkatkan belanja dan defisit APBN diperlebar, alokasi anggaran negara tetap harus jelas dan dijaga disiplinnya.
“Kalaupun mau diperlebar defisitnya, penggunaannya mesti jelas dan disiplin. Jadi sesuatu yang harus ada multiplier effect,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid juga menyampaikan bahwa disiplin fiskal bagi pemerintahan mendatang perlu tetap dijaga.
Baca Juga
Menurutnya, hal ini semakin penting mengingat tantangan di global yang semakin berat. Pemerintah pun dinilai perlu berhati-hati dalam merumuskan APBN agar dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
“At the end of the day important, disiplin fiskal itu penting, maka saya katakan tadi ini jadi kunci buat ke depan. Harus disiplin, kalau tidak disiplin, bahaya,” katanya.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah sudah membahas untuk tetap menjaga defisit di bawah 3% untuk APBN 2025.
“Disepakati untuk menjaga defisit di bawah 3%, akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga. Itu juga untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus deliver program-program prioritasnya," kata dia.
Selain itu, imbuhnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengamanatkan untuk menjaga komunikasi dengan pemerintahan selanjutnya agar program-program prioritas mereka dapat langsung terlaksana pada tahun pertama.
