Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sudah mulai membahas pagu indikatif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembahasan itu termasuk untuk tetap menjaga defisit di bawah 3%.
Pembahasan pagu indikatif pada Rancangan APBN 2025 itu dibahas oleh Sri Mulyani dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (5/4/2024), bersama dengan sejumlah menteri lainnya yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
"Seperti diketahui untuk RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintah baru, memang disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Dari sisi tantangan yang bakal dihadapi, lanjut Sri Mulyani, pemerintah setelah Jokowi-Maruf Amin bakal menghadapi tantangan global berupa kenaikan suku bungan, inflasi dan arus modal yang terpengaruh.
Kemudian, tensi dari geopolitik, tren digitalisasi serta perubahan iklim maupun tantangan demografi juga diperkirakan masih membayangi perekonomian secara makro setelah 2024.
Mantan pejabat Bank Dunia itu lalu menyampaikan, fokus kebijakan fiskal 2025 yakni di antaranya untuk mencapai negara berpendapatan tinggi (high-income country) sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan struktural.
Baca Juga
Dia memerinci, kebijakan fiskal 2025 bakal fokus ke akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan serta kemajuan antardaerah.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan," ujarnya.
Perempuan yang sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lalu mengungkap, Presiden Jokowi memerintahkannya untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintahan selanjutnya.
Apabila merujuk pada hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) 20 Maret lalu, pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang bakal melanjutkan pemerintahan di 2025.
Untuk itu, Jokowi mengamanatkan sejumlah hal. Pertama, menjaga komunikasi dengan pemerintahan selanjutnya agar bisa langsung melaksanakan program-program prioritas mereka di tahun pertama.
Kedua, menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Tadi juga disepakati untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga. Itu juga untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus deliver program-program prioritasnya," ucap Sri Mulyani.
Ketiga, meyakinkan bahwa program-program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos) sudah mewadahi program prioritas pemerintahan baru.
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu lalu berpesan, pemerintah akan terus menajamkan berbagai desain postur APBN 2025 dengan tetap menjaga proses politik tetap proper dan baik.
"Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun, komunikasi dengan transisi dengan pemerintah baru akan dilakukan, posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan pemerintahan baru ini," tuturnya.
