Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan adanya tren penurunan minor serapan volume harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk bidang industri pupuk selama 5 tahun terakhir.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menerangkan tren penurunan serapan gas murah itu disebabkan karena sebagian besar pembeli melakukan perawatan dan mengalami kendala operasi di pabrik.
“Mayoritas karena serapan oleh pembeli tidak optimal akibat perawatan dan kendala operasional pabrik, mungkin bisa dikonfirmasi oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia,” kata Tutuka saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Rabu (3/4/2024).
Selain itu, Tutuka menggarisbawahi, susutnya serapan gas murah dari pabrik pupuk juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan pasokan hulu dan perawatan di sisi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas (migas).
Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud.
Sementara itu, realisasi serapan HGBT sepanjang 2022 berada di level 708 BBtud atau 82,8% dari kuota yang lebih besar saat itu di angka 855,06 BBtud.
Baca Juga
Adapun, realisasi serapan gas murah di industri pupuk sempat mengalami lonjakan ke level 738 BBtud atau 87,6% dari alokasi yang ditetapkan pada 2021 di level 842,26 BBtud.
“Bila kita melihat pada rencana pengembangan bisnis oleh Pupuk Indonesia Group, kebutuhan gas Pupuk Indonesia akan meningkat signifikan dari 820 MMscfd menjadi 1.076 MMscfd pada 2030,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Pesero) meminta kebijakan HGBT untuk industri berlanjut setelah tahun 2024. Hal ini untuk memastikan kelancaran distribusi subsidi pupuk ke berbagai wilayah.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan harga gas murah yang disalurkan pemerintah untuk produksi pupuk subsidi.
"Dengan HGBT itu, sebagian besar untuk subsidi kita lebih kompetitif. Kalau produk lebih kompetitif, tagihan subsidi pemerintah tidak berlebihan. Jadi buat Pupuk Indonesia itu sangat sangat membantu," kata Rahmad, dikutip Minggu, (3/3/2024).
Terlebih, Pupuk Indonesia tengah mengembangkan dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Pabrik pertama akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur oleh anak usahanya PT Pupuk Kaltim pada akhir tahun ini.
Dengan kepastian keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT), maka produktivitas ekspansi kapasitas untuk pupuk subsidi pun dapat semakin digenjot.
"Memang, HGBT berakhir 2024, kita berharap HGBT ini dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Kalau harga gas mahal, maka tagihan subsidi [pupuk] pasti mahal jadi mudah-mudahan kebijakan HGBT dilanjutkan," ujarnya.
Efektivitas HGBT di industri pupuk tercerminkan dari data produksi pupuk Indonesia mencapai 6,06 juta ton pada semester I/2023. Jumlah itu telah mencapai 51,36% dari total produksi pupuk nasional sepanjang 2022.
Di sisi lain, konsumsi pupuk di Indonesia mencapai 4,47 juta pada semester I/2023. Jumlah itu telah mencapai 44,93% dari total konsumsi pupuk Indonesia sepanjang tahun lalu.
Pada September 2023 lalu, PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya teken kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan beberapa perusahaan Migas.
Anak perusahaan Pupuk Indonesia yang melakukan penandatanganan PJBG adalah PT Pupuk Kaltim dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd dari KKKS dengan volume 102 MMSCFD.
Aliran gas baru akan dimulai pada kuartal IV tahun 2027. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memastikan keberhasilan proyek pabrik amoniak urea kawasan industri pupuk Fakfak, Papua Barat.
