Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat bicara terkait penetapan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan dan proyek BSD milik grup Sinar Mas menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa tidak ada unsur politis terkait penetapan PIK 2 dan BSD untuk menjadi PSN.
"Tidak ada pertimbangan non teknis (politis) dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas," kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Untuk diketahui, pengembangan PIK 2 dan BSD telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk dalam daftar PSN baru dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (18/3/2024).
Haryo menyatakan bahwa usulan PSN dapat diajukan semua pihak melalui kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD yang bersifat bottom-up. Namun, tidak semua usulan proyek infrastruktur dapat langsung disetujui menjadi PSN.
Pasalnya, semua usulan selanjutnya akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut oleh KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas).
Baca Juga
"14 PSN yang baru saja ditetapkan, telah melalui kajian yang lengkap dan didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun
kriteria operasional," ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa penetapan 14 PSN ini merata di 8 provinsi, yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Adapun, 14 PSN baru ini mencakup pengembangan di berbagai sektor, yang terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
Lebih lanjut, Haryo menjelaskan terkait alasan pemerintah menetapkan pengembangan kawasan BSD sebagai PSN ialah ditujukan untuk kemajuan sektor Pendidikan – Biomedical – Digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan.
"Total investasi PSN BSD sebesar Rp18,54 triliun, diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, menghemat devisa sebesar Rp10,1 triliun, dan memperoleh devisa sebesar Rp5,6 triliun," jelasnya.
Sementara itu, penetapan PIK 2 sebagai PSN ditujukan untuk sektor pariwisata hijau khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf.
"Total investasi PSN PIK 2 sebesar Rp65 triliun, diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda," ungkapnya.
Haryo mengungkapkan peran pemerintah adalah memberikan dukungan dari sisi kemudahan Perizinan, supaya proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat.
Menurutnya, proses kemudahan perizinan ini sejalan dengan cita-cita Nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi Pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Yang mana sesuai juga dengan mandat pada Perpres
No.3/2016 dan Perpres No.109/2020.
"Pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara periodik selalu dibuatkan laporan dan dilakukan publikasi sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak," ujarnya.
