Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada periode transisi pemerintahan Indonesia selalu disusun dan dikelola secara kredibel, transparan, dan akuntabel.
Hal itu dia tegaskan kepada para investor yang menggenggam surat utang negara (SUN). Suahasil mengatakan dirinya diberikan banyak pertanyaan oleh para investor SUN mengenai keberlanjutan pengelolaan APBN pada masa transisi pemerintahan Indonesia ketika dirinya melaksanakan kunjungan kerja di Eropa.
“Banyak pertanyaan dari investor kepada Kementerian Keuangan, sebagai pengelola fiskal negara, terkait keberlanjutan pengelolaan APBN Indonesia pada periode transisi pemerintahan,” ujar Suahasil dalam keterangan resmi Kemenkeu yang dikutip pada Selasa (26/3/2024).
'Tangan kanan' Menkeu Sri Mulyani itu menjelaskan pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman mengelola APBN pada masa transisi pemerintahan, tepatnya pada periode-periode Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya, pengelolaan APBN tetap terjaga akuntabilitas serta transparansinya.
“Terkait transisi pemerintahan pada 2024 ini, saya menggarisbawahi bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam beberapa peristiwa pemilu. Dalam periode-periode pemilu sebelumnya, pengelolaan APBN tetap terjaga akuntabilitas dan transparansinya,” ujar Suahasil.
Dia juga menyampaikan mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan melakukan penyusunan APBN 2025 disesuaikan dengan siklus yang sudah disetujui dengan parlemen.
Baca Juga
Suahasil juga menjelaskan transisi pemerintahan di Indonesia bukan pertama kali terjadi sehingga sudah banyak pengalaman dalam mengelola APBN. Selain itu, pengalaman ini menjadi dasar perbaikan dalam memajukan APBN yang semakin baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
“Berbagai pengalaman sebelumnya telah menjadi dasar perbaikan yang dapat mendorong APBN Indonesia semakin baik dan bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Suahasil menegaskan pengelolaan defisit fiskal akan terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan instrumen utang yang mampu bertanggung jawab serta dapat memprediksi kondisi global.
Investasi Hijau
Terkait usaha dalam pengelolaan APBN, tax ratio akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan cara reformasi perpajakan dengan pengembangan core tax system dan pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna memudahkan para wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal kementerian Keuangan itu juga menyampaikan dirinya sangat yakin bahwa Indonesia akan terus mempertahankan dan mampu meraih lebih banyak lagi penghargaan dalam pengelolaan APBN karena Indonesia telah memperoleh berbagai penghargaan dari dunia internasional.
“Pengelolaan APBN Indonesia telah mendapat berbagai penghargaan dari dunia internasional dan saya meyakini bahwa ini akan berlanjut,” ujar Suahasil.
Sementara itu, dalam rangka kunjungan kerja Wamenkeu tersebut, fokus para investor SUN juga mengarah kepada kebijakan Indonesia dalam pengelolaan perubahan iklim, ekonomi hijau, dan kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG).
“Hampir semua investor menyampaikan perhatiannya terkait arah kebijakan Indonesia dalam hal pengelolaan perubahan iklim, ekonomi hijau, kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG), serta rencana Pemerintah Indonesia dalam hal investasi hijau (green projects),” kata Wamenkeu dalam keterangan resmi Kemenkeu yang dikutip pada Selasa (26/3/2024).
Suahasil menyampaikan banyak negara di Eropa sudah menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan perubahan iklim, termasuk dengan kebijakan investasi investor korporat dan di sektor keuangan.
Dia turut menjelaskan sejumlah investor Eropa mencari instrumen investasi yang berkaitan erat dengan pembangunan hijau.
“Dalam sisi pembiayaan sektor keuangan, banyak investor Eropa yang mencari instrumen investasi yang juga dikaitkan dengan pembangunan hijau,” ujar Suahasil.
Suahasil menjelaskan komitmen dan inisiatif yang sudah dilakukan oleh Indonesia Indonesia pada kesempatan tersebut, di antaranya untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC). Selain itu, untuk mencapai target Net Zero, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai infrastruktur hijau, Just Energy Transition Partnership (JETP), Energy Transition Mechanism (ETM), serta pengembangan pasar karbon domestik.
Dia juga menyampaikan Indonesia sudah berani melangkah maju dengan melihat berbagai komitmen dan inisiatif yang sudah dilakukan oleh Indonesia sehingga para investor di pasar keuangan secara global harus mengetahui kemajuan Indonesia.
“Berbagai komitmen dan inisiatif Indonesia dalam isu ini menunjukan bahwa Indonesia sudah berani maju di depan. Hal ini yang perlu terus kita sampaikan kepada masyarakat internasional, termasuk kepada investor-investor pasar keuangan global,” ujar Suahasil. (Ahmadi Yahya)
