Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tetap solid dengan catatan surplus senilai Rp22,8 triliun hingga 15 Maret 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian surplus tercermin dari pendapatan negara yang mencapai Rp493,2 triliun atau 17,6% dari target.
“Posisi APBN masih surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari PDB, dengan keseimbangan primer juga surplus Rp132,1 triliun,” tuturnya dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret, Senin (25/3/2024).
Sementara itu, penerimaan negara tercatat kontraksi sebesar 5,4% dari periode yang sama tahun lalu atau year-on-year (yoy).
Kinerja capaian surplus APBN ini berjalan di tengah kondisi global yang masih dihantam berbagai tekanan, mulai dari eskalasi geopolitik hingga tekanan suku bunga acuan yang bertahan higher for longer.
Ke depannya, Bendahara Negera optimistis prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek masih cukup kuat. Hal tersebut terlihat dari indeks kepercayaan konsumen relatif stabil tinggi.
Berikut Poin-poin Penting APBN Kita Maret 2024
1. Penerimaan negara terus anjlok
Tren kontraksinya penerimaan negara terus berlanjut sejak Januari 2024. Penerimaan negara yang terkontraksi 5,4% hingga 15 Maret 2024 dibuktikan dengan turut melambatnya penerimaan pajak.
Sri Mulyani menjelaskan perlambatan ini dikarenakan penurunan harga komoditas secara signifikan pada 2023, yang akibatnya baru dirasakan tahun ini.
Secara perinci, realisasi penerimaan PPh nonmigas hingga 15 Maret 2024 tercatat sebesar Rp203,92 triliun atau mencapai 19,18 dari target. Realisasi untuk penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp121,92 triliun atau 15,3% dari target.
Sementara itu, penerimaan PPh migas terealisasi sebesar Rp14,48 triliun, serta realisasi penerimaan PBB dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp2,56 triliun.
Meski demikian, secara bruto atau diluar restitusi, penerimaan pajak tumbuh 5,74%.
2. Belanja negara melesat
Berbanding terbalik, dia mengatakan belanja negara justru melonjak hingga 18,1% pada periode ini atau senilai Rp470,3 triliun.
Secara perinci, belanja pemeirntah pusat sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp328,9 triliun atau 13,3% dari pagu. Angka ini juga tumbuh 17% dari realisasi tahun lalu.
Di mana belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi yang terbesar, yakni senilai Rp165,4 triliun yang dipengaruhi oleh penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Belanja K/L dipengaruhi oleh belanja bansos dan pelaksanaan pemilu yang memang front loading di depan,” jelasnya.
Untuk belanja non K/L mencapai 163,4 triliun atau 11,9% dari target dan tumbuh 10,4% (yoy). Penyaluran transfer ke daerah (TKD) juga sudah dilaksanakan Rp141,4 triliun, naik 20,5% dari tahun lalu.
3. Realisasi THR PNS
Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri, Sri Mulyani mulai mencairkan THR bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga 24 Maret, anggaran senilai Rp13,4 triliun telah masuk tersebar ke rekening para ASN, TNI/Polri, dan pensiunan.
Dia mengungkapkan penyaluran untuk ASN, PNS, TNI dan Polri melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat sebesar Rp3,2 triliun, yang diberikan kepada 625.112 pegawai pada 4.722 satuan kerja. Adapun, Total pagu THR Lebaran untuk segmen ini pada APBN mencapai Rp18 triliun.
Sementara itu untuk THR PNS yang disalurkan melalui APBN, Sri Mulyani mengatakan belum menerima laporan realisasinya. Nilai pagunya mencapai Rp19 triliun.
Selanjutnya, penyaluran THR untuk pensiun dan penerima pensiun mencapai Rp10,2 triliun dari total pagu Rp11,7 triliun.
THR PNS untuk segmen ini telah tersalurkan sebesar Rp9,98 triliun untuk 3,07 juta pensiunan melalui PT Taspen dan Rp168,6 miliar untuk 57,4 ribu pensiunan melalui PT Asabri.
4. Realisasi anggaran IKN
Per 29 Februari 2024, Sri Mulyani telah mengeluarkan uang negara senilai Rp2,3 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) atau setara 5,8% dari pagu Rp39,3 triliun.
Anggaran untuk klaster infrastruktur direalisasikan oleh Kementerian PUPR dan tercatat mencapai Rp400 miliar hingga 29 Februari 2024.
Untuk anggaran senilai Rp1,9 triliun direalisasikan untuk klaster untuk non-infrastruktur, di antaranya untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan, laporan, kegiatan pemetaan, dan pemantauan evaluasi, hingga dukungan pengamanan, dan operasional Otorita IKN.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,5 triliun pada 2022 dan Rp27 triliun pada 2023.
5. Anggaran Pemilu 2024
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah mencapai Rp23,1 triliun hingga 29 Februari 2024. Capaian tersebut mencakup 60,3% dari pagu tahun ini yang senilai Rp38,3 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan dari realisasi belanja Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi penyerap terbesar dengan total Rp21,2 triliun. Sellin itu, terealisasi juga belanja melalui 14 Kementerian dan lembaga (K/L) lain, yaitu sebesar Rp1,9 triliun.
6. Minim Cairkan Utang Baru
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengungkapkan realisasi pembiayaan utang hingga 15 Maret 2024 ini mengalami penurunan sebesar 60,3% secara tahunan.
Sejalan dengan itu, penerbitan SBN pada periode yang sama juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu mencapai 58,6% dibandingkan realisasi pada 15 Maret tahun lalu.
Realisasi pembiayaan utang pemerintah tercatat sebesar Rp72 triliun hingga 15 maret 2024. Dari jumlah tersebut, tercatat pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga 15 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp70,2 triliun.
“Sampai dengan 15 Maret pembiayaan utang terealisasi Rp72 triliun, penerbitan SBN neto kita 70,2 triliun. Ini artinya untuk pembiayaan utang 11,2% dari APBN, untuk SBN neto Rp70,2 triliun itu 10,5% dari APBN,” katanya.
Di tengah gejolak ekonomi global, Sri Mulyani menegaskan akan terus mewaspadai volatilitas global yang masih berlanjut agar tidak berimbas pada pelaksanaan APBN, terutama untuk pembiayaan.
.jpg?w=348&h=261)
