Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa rasio perpajakan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio masih relatif rendah.
Dia membandingkan dengan tax ratio di negara-negara anggota Asean, G20, bahkan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Indonesia rasio perpajakannya masih rendah kalau kita membandingkannya dengan negara Asean, OECD, negara G20,” katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2024, Selasa (5/3/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya tax ratio salah satunya dipengaruhi oleh adanya beberapa sektor ekonom yang tidak dipajaki, misalnya yang terkait dengan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu pemberlakuan penghasilan tidak kena pajak.
“Indonesia sangat tinggi untuk kategori ini jika dibandingkan dengan yang lebih kaya negaranya seperti negara tetangga sekitar kita,” jelasnya.
Selain itu, dengan sektor informal yang mendominasi di Indonesia, banyak fasilitas yang menikmati pengecualian pajak, misalnya terkait kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga
Dia juga menyampaikan, erosi basis pajak juga merupakan tantangan yang perlu ditangani pemerintah secara serius.
Di sisi lain, kata dia, rasio pajak yang mengalami penurunan signifikan karena pandemi Covid-19, saat ini telah terakselerasi kembali.
Pada kesempatan yang sama, calon Presiden (Capres) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto bakal memperluas wajib pajak agar tax ratio Indonesia dapat naik menjadi 16% terhadap PDB.
Prabowo menjelaskan bahwa saat ini tax ratio Indonesia hanya di angka 10% terhadap PDB. Angka itu, menurut Prabowo, lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja yang berada di angka 16-18% terhadap PDB.
"Rasio pajak Indonesia bisa jauh lebih baik, sekarang tax ratio Indonesia sekitar 10%, tetapi tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja sekitar 16-18%, masih ada ruang untuk perbaikan," tutur Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).
Prabowo optimistis perekonomian Indonesia di masa mendatang akan lebih baik dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.
Menurut Prabowo, salah satu upaya yang bakal dilakukan dirinya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menaikkan tax ratio.
"Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar," katanya.
