Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk mengurangi anggaran subsidi program layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan (Buy The Service/BTS) hingga 40% pada 2024.
Kemenhub diketahui telah menyiapkan anggaran subsidi program BTS pada 2024 sebesar Rp444,69 miliar. Adapun, pada 2023, anggaran yang disiapkan mencapai Rp625,67 miliar.
"Hal tersebut dikarenakan sudah ada beberapa layanan koridor yang dialihkan ke pemerintah daerah," kata Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto dalam siaran pers, Jumat (23/2/2024).
Suharto memastikan pada tahun ini, Program Buy the Service kembali diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.
Khusus di Kota Medan rencana akan dilayani oleh 5 koridor dan 72 bus, seluruh koridor akan diambil alih oleh pemerintah kota mulai pertengahan 2024. Adapun, di Kota Surakarta akan beroperasi 9 koridor dengan 116 bus dan 111 MPU Feeder, terdapat 3 koridor yang diambil alih pemerintah kota setempat mulai Januari 2024.
Sementara di Bandung beroperasi 5 koridor dengan 96 bus dan sebanyak 2 koridor diambil alih kelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Januari 2024. Banjarmasin beroperasi sebanyak 4 koridor dengan 75 bus, di mana seluruh koridor akan dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai Mei 2024.
Baca Juga
Kemudian, Surabaya akan beroperasi 2 koridor dengan 31 bus dan akan diambil alih 1 koridor oleh pemerintah daerah setempat pada pertengahan 2024.
"Sisanya yaitu untuk kota Yogyakarta, Bali, Palembang, Banyumas dan Makassar layanan masih akan tetap dioperasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat," katanya.
Kemenhub memiliki peran memberikan stimulus berupa subsidi pengembangan angkutan umum perkotaan untuk kemudian bisa dilanjutkan pengelolaannya oleh masing-masing pemerintah daerah.
Dia berharap keberlanjutan layanan Teman Bus ini dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat dan diharapkan pemerintah daerah bisa lebih menyosialisasikan kepada masyarakat terkait kesadaran untuk menggunakan angkutan umum.
"Tentunya ke depan pemerintah daerah bisa memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan," imbuhnya.
