Bisnis.com, JAKARTA — Memanasnya situasi politik dan keamanan di dalam negeri dalam beberapa hari belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha. Gelombang demonstrasi hingga berujung kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya pun disebut berisiko mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang berharap agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tidak berlanjut. Pasalnya, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh dengan semangat persatuan dan kesatuan.
"Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya," kata Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga sampai mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.
"Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia," ujarnya.
Baca Juga
Dampak ke Ekonomi
Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mewanti-wanti gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Kadin pun mengimbau seluruh pihak untuk tenang dan bekerja sama menjaga kondusifitas.
Anindya menyampaikan kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi bersama dengan menjaga situasi keamanan agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas.
Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat. Menurutnya, jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah melalui dialog.
Anindya mewakili Kadin Indonesia juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol pada Kamis (28/8/2025).
"Kadin juga menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga Affan Kurniawan. Semoga almarhum mendapatkan kebahagiaan abadi dam keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah SWT," ucap Anindya.
Kadin juga menyatakan simpati terhadap Moh Umar Amirudin, pengemudi ojol lainnya yang terluka parah akibat insiden yang sama.
Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, yang antara lain, menyatakan agar insiden 28 Agustus 2025 malam itu diusut tuntas dan transparan, serta petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.
Presiden juga mengimbau agar masyarakat untuk tenang dan percaya kepada pemerintah yang dipimpinnya. Presiden berjanji untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat.
"Kepala negara juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada karena ada unsur-unsur yang selalu ingin terjadi huru-hara dan chaos," kata Anindya
Pihaknya juga mengimbau para penyelenggara negara agar segera membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
"Hanya lewat dialog yang saling menghargai, para pembawa aspirasi bisa memahami aspirasi yang bisa dikabulkan dan yang belum bisa dikabulkan. Kedepankan semangat Indonesia Incorporated atau semangat gotong royong dalam setiap dialog," katanya.
Kadin turut meminta para penyelenggara negara agar semua kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kondisi psikologi masyarakat yang sedang diimpit kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan yang sedang sulit, dan kesenjangan sosial yang masih cukup lebar.
"Kadin mengimbau semua pihak agar memberikan kesempatan kepada Presiden dan pemerintahannya untuk bekerja, melaksanakan janji politik kepada rakyat Indonesia," ujarnya.
Jaminan Keamanan
Dunia usaha, imbuhnya, berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.
"Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Jika ingin melakukan unjuk rasa agar dilaksanakan dengan damai, rukun dan kondusif jangan sampai merusak fasilitas umum," tutur Sarman.
Adanya jaminan keamanan juga diharapkan oleh pengusaha pusat perbelanjaan di tengah aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyampaikan pihaknya berharap semua pihak dapat menahan diri, mengutamakan keselamatan, dan menjaga ketertiban bersama.
"HIPPINDO mendukung langkah pemerintah dalam menjamin keamanan masyarakat, termasuk pengamanan pusat perbelanjaan, objek vital, serta kelancaran distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan," kata Budiharjo, Sabtu (30/8/2025) seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Budiharjo meminta pemerintah agar memberikan penjagaan di pusat aktivitas publik, serta mendengar suara rakyat melalui dialog yang konstruktif.
Lebih dari itu, HIPPINDO menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor ritel beserta ekosistemnya, yang melibatkan jutaan pekerja dan keluarga mereka, serta seluruh sektor lain yang menopang perekonomian bangsa.
"Dengan dialog, kebersamaan, dan langkah konkret menjaga ketenangan publik, kita dapat memperkuat persatuan nasional sekaligus memastikan roda ekonomi terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa awalnya terjadi di Jakarta pada 25 Agustus untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Aksi demo kemudian berlanjut pada Kamis 28 Agustus yang digelar oleh kalangan buruh di DPR untuk menuntut upah layak dan pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru.
Usai massa buruh membubarkan aksi unjuk rasa, demo pada 28 Agustus kemudian dilanjutkan oleh kelompok mahasiswa.
Bentrokan terjadi antara pendemo dan aparat keamanan dalam aksi demo pada 28 Agustus hingga berujung pada tragedi wafatnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang ditabrak kendaraan Rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025).
Aksi unjuk rasa kembali dilakukan di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia pada 29 Agustus 2025 sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya Affan Kurniawan.
Sejumlah elemen masyarakat seperti ojek online, masyarakat sipil, hingga mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Gedung DPR RI, hingga Mako Brimob Jakarta. Selain itu, demo juga terjadi di beberapa daerah seperti Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.
Sedret tuntutan yang disampaikan masyarakat di antaranya menyangkut pencabutan tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, memprotes tindakan represif aparat selama unjuk rasa, pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi.
