.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan pemangkasan anggaran subsidi bus dengan skema Buy The Service (BTS) tidak sesuai dengan janji kampanye Prabowo untuk menyediakan angkutan umum murah bagi masyarakat.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengatakan MTI prihatin dengan kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan janji kampanye untuk menyediakan angkutan umum murah bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan sejumlah pakar yang juga merupakan anggota MTI. Alih alih memotong anggaran, seharusnya Pemerintah dapat mempertahankan anggaran jika memang tidak dapat menaikkan subsidi.
MTI juga menyebutkan jika pemerintah harus mulai menyusun program yang lebih baik,lebih sistematis dan lebih terstruktur untuk pembenahan angkutan umum di Indonesia sebagai upaya peningkatan program BTS yang sudah dimulai pemerintah sebelumnya.
Terlebih, apalagi angkutan massal angkutan umum yang biasa saja sangat jauh dari harapan Masyarakat. Buruknya angkutan umum menjadi salah satu pendorong tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
Data BPS menyebutkan bahwa biaya transportasi masyarakat menengah bawah perkotaan sudah menghabiskan 30-40% pendapatan. MTI menyebutkan tanpa angkutan umum yang baik, ada potensi pemiskinan masyarakat perkotaan akibat tingginya biaya transportasi
Baca Juga
“Angkutan massal dibutuhkan karena 56% penduduk indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Bappenas memprediksikan angka ini akan terus naik hingga 70% di tahun 2030. Menjadi konsekuensi logis dibutuhkan angkutan umum dengan kapasitas besar dan kecepatan tinggi untuk mobilitas masyarakat kota yg jumlahnya banyak tersebut,” kata dia.
Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan memangkas anggaran kegiatan bus buy the service (BTS) sebesar 59,49% dibandingkan dengan tahun lalu menjadi Rp177,49 miliar sepanjang 2025.
Pagu anggaran BTS sepanjang 2025 sebesar Rp177,49 miliar, turun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp437,89 miliar.
Bus Buy The Service (BTS) merupakan layanan bus dengan skema subsidi berupa pemerintah membeli layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ernita Titis Dewi mengatakan jumlah anggaran Kementerian Perhubungan dipotong sehingga memengaruhi pagu anggaran, termasuk program BTS.
“Namun di tahun ini, mungkin tidak hanya di Perhubungan ya, tapi semua kementerian. Sehingga terjadi prioritas kegiatan di KL,” kata Ernita di Kementerian Perhubungan, Selasa (14/1/2025).
Ernita menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran hingga sepertiga tersebut membuat Kemenhub berpikir realistis untuk melakukan pembiayaan BTS.
“Nah ini kan kita harus berpikir realistis, mana yang prioritas akan dibiayai, mana yang perlu disupport lebih lanjut, koridor mana yang diteruskan, mana yang tidak diteruskan,” kata dia.
