Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Tanah Air pada 2024.
Dia menjabarkan bahwa melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36%. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 menargetkan angka kemiskinan dapat mencapai 6,5%–7,5% pada 2024.
“Ini artinya masih kurang 2 persen lebih ya, 2 persen lebih, targetnya 7,5 persen,” ujarnya dalam Rapat tingkat menteri tentang perkembangan pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wapres, Kamis (22/2/2024).
Oleh sebab itu, orang nomor dua di Indonesia itu menekankan agar setiap K/L terkait dapat mempercepat dan menjabarkan strategi untuk merealisasi target yang dimiliki pemerintah.
Apalagi, Wapres Ke-13 RI itu mengaku bahwa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sehingga berbagai program pemerintah harus dapat diselesaikan.
“Waktu kita hanya tinggal 7 apa 8 bulan, jadi waktunya tidak panjang lagi, karena itu kita perlu ada kebijakan khusus melalui beragam program di kementerian/lembaga, pemda dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5% pada 2024,” tuturnya.
Baca Juga
Selanjutnya, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga mendorong agar kemiskinan ekstrem turut menjadi fokus bersama, khususnya dalam merealisasi target 0% pada 2024.
Menurutnya, selama masa pemerintahannya, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya penanggulangan kemiskinan antara lain perluasan bantuan sosial, inovasi peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa pandemi covid-19 hingga mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10%.
Namun, Ma’ruf mengamini bahwa masih ada tantangan seperti ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyalurannya, serta memastikan komplementeritas bantuan program bagi keluarga 25% terbawah dari tingkat kesejahteraan.
Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menilai bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 sulit untuk direalisasikan.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi menilai bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,12% menjadi 0% tersebut dianggap tidak realistis dan sulit untuk tercapai.
"Kalau nol koma nol jelas impossible. Jadi memang kita antara 0,5 sampai 0,7 (persen)," ujarnya di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (14/12/2023).
Lebih lanjut, Yoga menilai apabila menilik terhadap data-data sebelumnya, maka tren penurunan kemiskinan ekstrem biasanya hanya mencapai satu persen.
"Kalau lihat dari trennya dari 2,04 [Maret 2022] tahun lalu menjadi 1,12 [Maret 2023] turunnya hanya hampir satu persen," ucapnya.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa untuk mencapai target kemiskinan nasional, dibutuhkan upaya yang lebih intens dari sisi Pemerintah, termasuk dalam pelibatan pelaku dan mitra non-pemerintah melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan pentahelix.
Hal ini perlu disikapi secara khusus yang tidak business as usual, apalagi dengan memperhatikan proyeksi inflasi pada 2023, maka tingkat kemiskinan nasional pada 2024 diperkirakan berkisar antara 9,17-9,34%.
Sementara, untuk tingkat kemiskinan nasional tercatat mencapai 9,36% berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Adapun, target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5%–7,5%.
"Untuk kemiskinan nasional luar biasa besar tantangannya karena menurunkan dalam satu tahun 1,8%, karenanya pemerintah bekerja ekstra," pungkas Suprayoga.
