Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran bantuan sosial (bansos) yang terus melonjak di era Preside Joko Widodo (Jokowi) tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, langkah populis pemerintah melalui bansos bukan menjadi solusi jangka panjang. Musababnya, dia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2012 hingga 2023 angka kemiskinan hanya mampu turun sebesar 2,3 %. Padahal anggaran bansos terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2009 di periode kedua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bansos yang dikucurkan pemerintah tercatat hanya sekitar Rp17,7 triliun. Anggaran bansos pun melonjak di setiap tahun - tahun pemilu.
Misalnya, pada 2014 saat era pertama Joko Widodo (Jokowi) tercatat Rp78,3 triliun dan naik pada 2019 menjadi Rp194,76 triliun. Teranyar, pada 2024 ini pemerintah bahkan jor-joran mengalokasikan dana bansos hingga Rp496 triliun.
"Ini angka kemiskinan hanya turun 2%-an selama 12 tahun, sementara bansosnya naik ratusan persen. Ini something wrong," ujar Ester dalam diskusi publik, Jumat (9/2/2024).
Dia pun menyoroti pada bantuan pangan beras hingga ketergantungan Indonesia mengimpor pangan.
Baca Juga
Menurutnya, langkah pemerintah tersebut hanya menjadi solusi jangka pendek. Apalagi, melihat angka impor beras yang naik signifikan sejak tahun lalu telah menghabiskan anggaran hingga puluhan triliun.
Bahkan, dari 12 komoditas pangan strategis, menurut Esther 11 komoditas masih mengandalkan importasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, di masa lampau Indonesia pernah mencapai swasembada beras hingga gula.
"Pada 1984 kita mengalami swasembada beras dan kita mendapatkan pengharagaan dari FAO, tapi sekarang kita malah impor. Terus 1986 kita jadi eksportir gula dunia, tapi sekarang kita termasuk 10 besar importir gula terbesar di dunia, ini kan jaman kebalik-balik," kata Esther.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (4/2/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan beras hingga Juni 2024
Selain itu, juga bantuan langsung tunai hingga Maret 2024. Program ini menggantikan program bansos El Nino yang telah dijalankan pada akhir 2023. BLT El Nino tersebut berganti nama menjadi BLT mitigasi risiko pangan. Adapun kedua program tersebut tidak masuk dalam program perlinsos prioritas yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.
“Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” kata Airlangga
Presiden Jokowi pun membeberkan alasan pemerintah gencar menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. Menurutnya, fenomena iklim El Nino telah memberikan dampak pada terganggunya suplai beras di dunia hingga berisiko menekan daya beli masyarakat.
“[Kenaikan harga beras] bukan hanya di Indonesia saja. Jadi, kami ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” kata Jokowi.
