Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono menilai penaikkan HET beras berisiko semakin mendorong kenaikan harga beras.
Dia memahami keadaan peritel tengah dalam masa sulit untuk membeli beras premium dari produsen karena harga yang mahal. Namun, upaya menaikkan HET dinilainya bukan merupakan solusi
"Jadi betul harga sudah mahal, serba salah juga penjual. Kalau di jual sesuai HET mereka rugi, kalau di atas HET mereka takut," katanya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan, Senin (19/2/2024).
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa melihat kondisi di lapangan, pemerintah belum berencana menaikan HET beras. Mengingat pengaruh yang lebih berat akan membebani masyarakat sebab patokan harga beras menjadi lebih mahal.
Dosen Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa alasan pemerintah lebih memilih untuk mengambil strategi membanjiri pasokan beras premium cadangan beras pemerintah (CBP) dari Perum Bulog kepada ritel modern agar harga di lapangan tetap stabil.
Baca Juga
Kendati demikian, dia mengaku bahwa upaya tersebut memang menjadi solusi jangka pendek, mengingat ketika penugasan berlangsung Bulog perlu waktu untuk menyiapkan diri.
Oleh sebab itu, Edy tak menampik bahwa opsi menaikkan HET beras tetap ada, tetapi belum menjadi pilihan yang akan diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apakah ada opsi untuk menaikan HET? Ya, opsi itu ada, tapi bukan opsi itu yang dipilih. Bahwa presiden dalam sebuah rapat internal memutuskan bahwa HET tetap dipertahankan," pungkas Edy.
.JPG?w=300&h=221)
