Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan akan mewariskan 42 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp1.427,36 triliun karena tak akan rampung pada 2024.
Alhasil, proyek tersebut akan berlanjut di bawah pemerintahan berikutnya yang terpilih pada pilpres 2024, entah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun Ganjar Pranowo.
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto mengungkapkan dari 42 PSN yang akan berlanjut pada 2025, salah satunya proyek MRT East-West senilai Rp117 triliun dan MRT North-South dengan investasi total 28,4 triliun.
Selain itu, proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang tak kunjung diekskusi pun direncanakan tak akan rampung pada pemerintahan Jokowi.
PSN lainnya yang dipastikan tidak akan rampung tahun ini, yaitu Tol Gilimanuk-Mengwi, beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), hingga Bendungan Karangnongko di Jawa Timur.
Untuk proyek strategis nasional yang penyelesaiannya setelah 2024, pemerintah memastikan akan terus melanjutkan pembangunan tersebut karena sudah berjalan dan memasuki tahap financial closing.
Baca Juga
“MRT sudah [financial closing], yang Tol Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi sedang proses pemenuhan pembiayaan karena masih proses lelang ulang,” ungkapnya dalam Media Briefing PSN, Rabu (7/2/2024).
Meski Tol Getaci pun masih dalam proses lelang ulang, Suroto mengungkapkan belum ada kajian mengenai rencana pencoretan Tol Getaci dari daftar PSN.
Dengan demikian, Suroto memastikan bahwa proyek Tol Getaci masih masuk ke dalam daftar PSN. Hanya saja, teknis prioritas konstruksinya akan berubah, yang semula hendak dibangun hingga Cilacap, menjadi ke Ciamis terlebih dahulu.
Saat ini, pemerintah akan fokus dalam melakukan pembebasan pengadaan lahan yang diharapkan dapat dikebut rampung pada 2024.
Nasib 42 PSN
Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan kepastian kelanjutan PSN pada pemerintah berikutnya akan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Wahyu yang juga Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun rencana tersebut.
“Proyek ini masuk dalam RPJMN yang sedang di susun Bappenas. Ini akan menjadi catatan pemberintah berikutnya, bahwa proyek ini dari sisi signifikannya sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi pusat dan daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, kepastian akan kelanjutan PSN di pemerintahan baru juga tercermin dari pembebasan tanah dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang disebutkan Wahyu telah beres.
Sementara dari sisi pembiayaan untuk PSN yang menggunakan APBN, Wahyu berharap pemerintah menerapkan multiyears kontrak agar memberikan kepastian.
“Kami harapkan multiyears kontrak, kalau tahun ini enggak selesai, dianggarkan juga tahun berikutnya, tapi komitmen sudah ada untuk mengalokasikan anggarannya,” ujar Wahyu.
