Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah menjelang panen raya mendapatkan penolakan keras dari para petani. Pasalnya, hal tersebut membuat harga gabah di tingkat petani anjlok.
Penolakan terhadap kebijakan impor beras dilakukan Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat pagi (19/1/2024).
Dalam aksinya, SPI mendesak pemerintah untuk setop impor beras. Ketua Departemen Bidang Politik dan Hukum SPI, Angga Hermanda, menyampaikan, dalih pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri akibat adanya fenomena El Nino hingga penurunan produksi tidak dapat diterima oleh para petani.
“Sesungguhnya di lapangan kita petani tetap memanen dan harga kita sedang bagus-bagusnya. Gabah [kering panen] kita di kisaran Rp7.000-Rp8.600 [per kilogram],” kata Angga kepada awak media, Jumat (19/1/2024).
Angga mengungkapkan, sejak adanya isu impor beras pada November 2023, harga gabah di tingkat petani dilaporkan anjlok pada Januari 2024. Di Indramayu misalnya, harga gabah kini anjlok menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan di Banten sekitar Rp6.700 per kilogram. Padahal sebelumnya, petani tengah menikmati harga gabah di kisaran Rp7.000-Rp8.600 per kilogram.
Dia juga menyebut, adanya impor beras terbukti tidak efektif menurunkan harga beras di tingkat konsumen, sehingga serikat petani meminta pemerintah tidak melakukan impor beras.
Baca Juga
Selain itu, serikat petani juga mendesak pemerintah untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. SPI mengusulkan agar HPP untuk gabah kering panen (GKP) di petani naik dari Rp5.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram.
Perlu diketahui, pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras menetapkan HPP GKP di petani sebesar Rp5.000 per kilogram, sedangkan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kilogram.
Sementara, gabah kering giling (GKG) di penggilingan dipatok sebesar Rp6.200 per kilogram, sedangkan GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kilogram.
“Kita usulkan HPP dinaikkan, jangan Rp5.000 lagi. Kenapa dinaikkan? Agar Bulog dapat menyerap gabah petani, CPP berasal dari gabah petani bukan impor,” tegasnya.
Panen Raya
Menanggapi demo yang dilakukan para petani, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan, sebanyak 2,5 juta ton beras impor akan masuk ke Indonesia sebelum panen raya berlangsung atau paling lambat Maret 2023.
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengamankan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) di gudang Bulog, sekaligus menutup defisit neraca pada Januari-Februari 2024 diperkirakan sebesar 2,8 juta ton.
“Begitu panen rayanya di April, ini [impor beras] setop [masuk],” kata Ketut kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (19/1/2024).
Adapun, total kuota impor beras yang akan direalisasikan di 2024 sebanyak 2,5 juta ton. Jika diperinci, 2,5 juta ton ini terdiri dari penugasan impor 2 juta ton di 2024 dan 500.000 dari sisa kuota tambahan penugasan di 2023.
Dari total 2,5 juta ton, sebanyak 600.000 ton rencananya akan didatangkan dari Thailand dan Vietnam secara bertahap. Pemerintah juga membuka opsi untuk mendatangkan beras dari India dan China.
Ketut, mengutip data Kerangka Sampel Area (KSA) memproyeksikan produksi beras di Januari 2024 antara 900.000 - 1,2 juta ton. Lalu produksi beras pada Februari 2024 diperkirakan sebanyak 1,3 juta ton sedangkan kebutuhan beras nasional sebanyak 2,5 juta ton per bulan.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan beras dengan melakukan impor.
Stok tersebut juga akan digunakan untuk program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Perlu diketahui, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan pangan mulai Januari hingga Juni 2024.
Bantuan pangan ditujukan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di mana masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram beras per bulannya. Sementara, program SPHP dihadirkan untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan kalau pemerintah hadir untuk petani dan untuk rakyat juga,” tegasnya.
Jaga Pasokan
Bapanas juga menyampaikan impor beras yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi el Nino agar stok cadangan pangan pemerintah tak kosong dan harga beras tetap stabil.
Ketut mengatakan, panen raya diprediksi mundur hingga Mei 2024 akibat fenomena El Nino. Oleh karena itu, hal ini perlu diantisipasi agar stok cadangan pangan pemerintah tidak kosong.
“Kalau ada kekosongan ini dan kami nggak ada stok, bahaya. Artinya, kalau tidak ada stok, harga bisa melambung dan harga naik terus,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Ketut, saat ini tidak mudah untuk melakukan impor beras, lantaran sejumlah negara eksportir beras tengah mengamankan pasokan dalam negeri.
“Intinya kita harus secure stok kita,” ujarnya.
Kemudian, menanggapi tuntutan serikat pekerja untuk menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) di petani, Bapanas perlu mengkaji ulang sebelum melakukan penyesuaian HPP.
Ketut mengatakan, Bapanas akan berupaya agar harga beras stabil baik di tingkat petani maupun konsumen.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kuota impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton. Pasalnya, defisit neraca pada Januari-Februari 2024 diperkirakan sebesar 2,8 juta ton. Asumsi inilah yang kemudian digunakan pemerintah untuk mendatangkan beras dari luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
