Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan impor beras yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi el Nino agar stok cadangan pangan pemerintah tak kosong dan harga beras tetap stabil. Jawaban atas tuntutan serikat petani.
Dalam salah satu tuntutannya, serikat petani meminta pemerintah untuk tidak impor beras. Adanya kegiatan impor beras dikhawatirkan dapat membuat harga gabah kering panen (GKP) di petani kembali anjlok.
Di Indramayu, misalnya, harga gabah kini anjlok menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan di Banten sekitar Rp6.700 per kilogram. Padahal sebelumnya, petani tengah menikmati harga gabah di kisaran Rp7.000-Rp8.600 per kilogram.
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, panen raya diprediksi mundur hingga Mei 2024 akibat fenomena El Nino. Oleh karena itu, hal ini perlu diantisipasi agar stok cadangan pangan pemerintah tak kosong.
“Kalau ada kekosongan ini dan kami nggak ada stok, bahaya. Artinya, kalau tidak ada stok, harga bisa melambung dan harga naik terus,” kata Ketut kepada awak media di Kantor Kementan, Jumat (19/1/2024).
Belum lagi, lanjut Ketut, saat ini tidak mudah untuk melakukan impor beras, lantaran sejumlah negara eksportir beras tengah mengamankan pasokan dalam negeri.
Baca Juga
“Intinya kita harus secure stok kita,” ujarnya.
Kemudian, menanggapi tuntutan serikat pekerja untuk menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) di petani, Bapanas perlu mengkaji ulang sebelum melakukan penyesuaian HPP.
Adapun SPI dalam tuntutannya meminta pemerintah untuk menaikkan HPP menjadi Rp7.000 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Ketut mengatakan, Bapanas akan berupaya agar harga beras stabil baik di tingkat petani maupun konsumen.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kuota impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton. Pasalnya, defisit neraca pada Januari-Februari 2024 diperkirakan sebesar 2,8 juta ton. Asumsi inilah yang kemudian digunakan pemerintah untuk mendatangkan beras dari luar negeri.
