Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bapanas Sebut 2,5 Juta Ton Impor Beras Bakal Masuk RI Sebelum Panen Raya

Badan Pangan Nasional sebanyak 2,5 juta ton beras akan masuk Indonesia sebelum panen raya.
Ilustrasi pekerja sedang mengangkut beras
Ilustrasi pekerja sedang mengangkut beras

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan, sebanyak 2,5 juta ton impor beras akan masuk ke Indonesia sebelum panen raya berlangsung atau paling lambat Maret 2023. 

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengamankan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) di gudang Bulog, sekaligus menutup defisit neraca pada Januari-Februari 2024 diperkirakan sebesar 2,8 juta ton. 

“Begitu panen rayanya di April, ini [impor beras] stop [masuk],” kata Ketut kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (19/1/2024).

Adapun total kuota impor beras yang akan direalisasikan di 2024 sebanyak 2,5 juta ton. Jika diperinci, 2,5 juta ton ini terdiri dari penugasan impor 2 juta ton di 2024 dan 500.000 dari sisa kuota tambahan penugasan di 2023.

Dari total 2,5 juta ton, sebanyak 600.000 ton rencananya akan didatangkan dari Thailand dan Vietnam secara bertahap. Pemerintah juga membuka opsi untuk mendatangkan beras dari India dan China.

Ketut, mengutip data Kerangka Sampel Area (KSA) memproyeksikan produksi beras di Januari 2024 antara 900.000 - 1,2 juta ton. Lalu produksi beras pada Februari 2024 diperkirakan sebanyak 1,3 juta ton sedangkan kebutuhan beras nasional sebanyak 2,5 juta ton per bulan. 

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan beras dengan melakukan impor.

Stok tersebut juga akan digunakan untuk program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Perlu diketahui, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan pangan mulai Januari hingga Juni 2024. 

Bantuan pangan ditujukan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di mana masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram beras per bulannya. Sementara, program SPHP dihadirkan untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan kalau pemerintah hadir untuk petani dan untuk rakyat juga,” tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper