_1689913916.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui program hilirisasi yang digaungkan pemerintah masih memiliki kekurangan.
Menurutnya, hal ini wajar karena program hilirisasi ini belum lama dilakukan pemerintah. Namun demikian, menurutnya pemerintah cepat merespons dan melakukan sejumlah perbaikan.
“Masih ada kekurangan dalam hilirisasi, setuju, orang ini baru 4 tahun kita bangun, 4-5 tahun dalam mewujudkan undang-undang. Yang namanya kita kaya bayi belum 5 tahun, jatuh bangun biasa,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Bahlil mengatakan, siapapun yang akan memimpin pemerintahan selanjutnya, hilirisasi merupakan bagian penting yang perlu terus dilanjutkan, terutama untuk bisa mencapai visi Indonesia emas pada 2045.
Pasalnya, program hilirisasi yang didorong secara massif ini dapat mendukung peningkatan penerimaan negara, menarik teknologi, membuka pasar luar negeri, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, hingga memperbaiki defisit neraca dagang dan memperkuat devisa.
Selain itu, imbuh Bahlil, negara yang pertumbuhan ekonomi sehat dan berkualitas, tidak didominasi oleh konsumsi, melainkan oleh ekspor dan investasi.
Baca Juga
Dia mencontohkan, nilai ekspor komoditas nikel Indonesia meningkat 10 kali lipat dari US$3,3 miliar pada periode 2018 menjadi US$33 miliar pada 2022.
Oleh karenanya, Kementerian Investasi pun telah menyusun roadmap hilirisasi, di mana nilai investasi sektor hilirisasi ditargetkan bisa mencapai USS$545,3 miliar pada 2040.
“Jadi kalau ada yang beranggapan hilirisasi ini keliru, menurut saya otaknya yang harus diluruskan,” tuturnya.
