Bisnis.com, BERAU - PT Berau Coal mendukung penuh skema pungut salur dana kompensasi batu bara melalui format mitra instansi pengelola (MIP) yang rencananya diterapkan pada awal 2024.
Corporate Communication Superintendent PT Berau Coal Rudini Rahim menerangkan, kebijakan Kementerian ESDM terkait MIP ini nantinya akan berlaku untuk seluruh pelaku usaha batu bara.
"PT Berau Coal sebagai bagian dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia [APBI] tentu akan mendukung kebijakan dari pemerintah tersebut," jelasnya saat site visit bersama media di Block 8 PIT PAMA, Berau, dikutip Jumat (8/12/2023).
Rudini mengungkapkan, perusahaan meyakini mekanisme terkait MIP yang akan diterbitkan oleh pemerintah ini tentunya akan memiliki formulasi yang baik sesuai dengan tujuan pembentukan MIP itu sendiri.
"Khususnya pengamanan suplai batu bara ke domestik untuk memenuhi kelistrikan dalam negeri," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut bahwa aturan skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format MIP telah masuk tahap finalisasi. Uji coba skema MIP ini ditargetkan dapat dilaksanakan pada Desember 2023.
Baca Juga
Arifin menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan aturan turunan dan aplikasi pendukung untuk MIP, salah satunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tarif dana kompensasi batu bara.
Arifin pun meminta dukungan dari kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat implementasi skema MIP ini. Dukungan tersebut antara lain, mempercepat penyelesaian PMK tentang tarif DKB, penyelesaian aplikasi E-DKB termasuk jaringan dan keamanannya, hingga dukungan Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka percepatan pembangunan peningkatan nilai tambah atas batu bara jenis metalurgi.
“Jika poin tersebut dapat diselesaikan, uji coba dan sosialisasi implementasi MIP kepada pelaku usaha dapat dilakukan pada bulan Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 sudah bisa dioperasionalkan,” ucap Arifin.
Adapun, PT Berau Coal memulai usaha penambangan pada 26 April 1983, setelah memperoleh perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sesuai dengan surat No. 178.K/40.00/DJG/205. Saat ini, luas area konsesi Berau Coal mencapai 108.009 hektare (ha).
Untuk memastikan keberlanjutan operasinya, Berau Coal tengah menyiapkan proyek penghiliran batu bara dengan mengembangkan proyek gasifikasi batu bara yang studinya baru akan dilaksanakan seiring proposal diajukan pada 2024 dan 2025.
Namun, Rudini belum bisa memerinci bentuk gasifikasi batu bara apa yang akan dikembangkan perseroan, apakah berupa dymethyl ether (DME) atau turunan batu bara lainnya.
Sambut Aturan Baru RKAB
Lebih jauh, Rudini menyambut pula aturan baru penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang mengubah jangka waktu pengajuan menjadi per 3 tahun.
Sebelumnya, pengajuan RKAB eksplorasi dan produksi dilakukan setahun sekali.
"Kita menyambut baik perubahan aturan pengajuan RKAB ini dari satu tahun menjadi per tiga tahun. Perusahaan lebih mudah mengatur perencanaan tambang jika rencana 3 tahunan telah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah," paparnya.
