Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan khusus saat dirinya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Sri Mulyani menuturkan DIPA 2024 menjadi penyerahan untuk terakhir kalinya pada masa periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia maju APBN didesain dengan defisit sebesar 2,29% dari PDB atau nilainya Rp522,8 triliun pembiayaan,” ujarnya di Istana Negara, Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, defisit ini akan terus dijaga pada saat dunia menghadapi situasi higher for longer untuk suku bunga dan tekanan terhadap nilai tukar.
Selain itu, Kemenkeu akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan juga untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang aman.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melaporkan bahwa penyerahan DIPA pada tahun ini akan dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena penyerahan DIPA pada tahun ini untuk APBN 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi.
Baca Juga
Semenjak dari perencanaan penganggaran sampai melalui proses penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dari dokumen anggaran ini sebelum digitalisasi mengikuti 12 proses yang sangat rumit saat ini hanya empat tahap dan menggunakan aplikasi digital Sakti.
Menurutnya, penerapan penandatangan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan merupakan salah satu upaya dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan.
Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, kecepatan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas Pro lingkungan atau dalam hal ini bisa disebutkan Green budgeting, dan meningkatkan keamanan dokumen dan data.
Sebagai penutup, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Presiden Jokowi, para Pimpinan lembaga para menteri, dan kepala daerah atas kerjasama yang sangat baik di dalam pelaksanaan APBN untuk mendukung program Kabinet Indonesia Maju.
“Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah penyerahan DIPA terakhir bagi kabinet ini, bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran Kementerian lembaga dan pemerintah daerah selalu dapat kami penuhi,” jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional dari mulai melindungi rakyat kelompok rentan memulihkan ekonomi mendorong transformasi membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan
Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan keberlanjutan dan kredibilitasnya.
“Dengan demikian kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat efektif di dalam menjaga perekonomian dan menjaga rakyat Indonesia,” tutup Sri Mulyani.
