Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Serahkan DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Periode 2024

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terakhir di kabinet Jokowi periode 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Merdeka, Rabu (29/11/2023). Dok Youtube Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Merdeka, Rabu (29/11/2023). Dok Youtube Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA —  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. 

DIPA 2024 menjadi penyerahan untuk terakhir kalinya pada masa periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi atau yang akan berakhir pada 2024.  

“2024 adalah tahun terakhir kabinet Indonesia Maju. APBN akan terus mendukung tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya,” ujarnya, Rabu (29/11/2023).  

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 kepada para menteri, kepala lembaga, hingga gubernur tersebut dilakukan secara digital, tak lagi berbentuk dokumen fisik. 

Dalam suasana yang cukup intens dan serius, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja negara 2024 nantinya akan ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan tranformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara. 

Selain itu, juga mendukung pelaksanaan pesta demokrasi alias Pemilu 2024 serta Pilkada, juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Tanah Air. 

Sementara untuk TKD, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran senilai Rp857,6 triliun atau naik 5,3% dari alokasi 2023. 

Peningkatan dari TKD tersebut ditujukan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan. 

Tambahan anggaran juga untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesataraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.   

Untuk DIPA terakhir yang pihaknya bentuk, Sri Mulyani menekankan bahwa tidak semua kegiatan yang diusulkan dapat dikabulkan dalam DIPA.  

Dalam hal ini, APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional dari mulai melindungi rakyat kelompok rentan memulihkan ekonomi mendorong transformasi membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.  

“Kami juga  ingin menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah penyerahan dipa terakhir bagi kabinet ini bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran Kementerian lembaga dan pemerintah daerah selalu dapat kami penuhi,” tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper