Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didorong untuk mampu menjaga stabilitas ekonomi agar pengelolaan fiskal tetap sehat dan berkelanjutan, di tengah dinamika perekonomian global yang dinamis.
Menjelang pengujung tahun 2023, APBN terus menunjukkan kinerja positif. Pendapatan negara tumbuh sejalan dengan meningkatnya laju pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu, reformasi perpajakan dan belanja terus mampu melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.
Kinerja APBN 2023 yang solid diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk kinerja APBN 2024. APBN 2024 akan memiliki nilai strategis yang mampu mendorong Indonesia keluar dari middle income trap menuju Indonesia maju pada tahun 2045.
Untuk itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo mengatakan arsitektur APBN harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Wahyu mengatakan, perekonomian RI masih akan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai, di antaranya tensi geopolitik yang makin tinggi serta dampaknya kepada peta geopolitik dan perdagangan dunia.
“Kedua, dampak perubahan iklim yang makin nyata dan perlu langkah antisipasi dan mitigasi,” ungkap Wahyu.
Selain itu, perekonomian juga dihadapkan oleh tantangan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan memiliki dampak serius pada perubahan perilaku baik dari sisi konsumsi maupun produksi.
“Keempat, transisi dari pandemi ke endemi tetap perlu diantisipasi dan diwaspadai, agar transisi menuju living with endemic dapat berjalan smooth,” lanjutnya.
Di satu sisi, tantangan tersebut menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional atau windows of opportunity munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian, pemerintah menetapkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar Rupiah Rp15.000 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7%.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel dan lifting minyak bumi 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta-1,033 juta barel setara minyak per hari dalam asumsi makro 2024.
Peran APBN dalam Perekonomian
Wahyu menjelaskan, arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. APBN didorong agar memiliki peran optimal, antara lain sebagai shock absorber yang melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi.
Selain itu, APBN juga didorong sebagai agen pembangunan yang fokus kepada human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. Terakhir, APBN didorong sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat, berupa penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan.
Adapun, transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
“Strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial,” ungkap Wahyu.
Yang kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.
Keempat, peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui penghiliran sumber daya alam. Terakhir, mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Upaya Reformasi Fiskal
Wahyu mengatakan untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut, perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik, antara lain melalui:optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, dan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, berikut ini postur APBN 2024 yang telah disepakati:.
- Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.309,9 triliun dan PNBP sebesar Rp492,0 triliun serta hibah sebesar Rp400 miliar.
- Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.
- Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif.
- Defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 2,27% PDB.
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun, antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8,0%, pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
- Belanja Non-K/L sebesar Rp1.376.7 triliun antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12%, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha.
Melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, dan mendukung agenda pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menyepakati sasaran dan indikator pembangunan dengan tingkat kemiskinan pada rentang 6,5%-7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,0%-5,7%, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0%-1%, rasio gini pada 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) pada 105-108, dan nilai tukar nelayan pada 107-110.
