Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terpantau harus segera menyelesaikan realisasi belanja pemerintah pusat, karena terdapat 30% anggaran yang belum digunakan dari pagu APBN hingga akhir Oktober 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2023, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.572,2 triliun atau 70% dari pagu yang dialokasikan dalam APBN.
Secara umum, realisasi ini turun dari periode yang sama tahun lalu yakni 5,9% year-on-year (YoY).
"Makanya penting pada November—Desember ini belanja pemerintah pusat akan semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa untuk merealisasikan seluruh alokasi yang sudah dipagukan di APBN," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kementerian/lembaga (K/L) telah membelanjakan anggaran Rp768,7 triliun atau 76,8% dari pagu. Utamanya, belanja untuk pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta penyelesaian infrastruktur prioritas dan berbagai belanja bantuan sosial (bansos).
Sementara itu, belanja non K/L tercatat lebih rendah atau 64,5% dari pagu dengan angka sekitar Rp803,6 triliun.
Baca Juga
"Untuk non K/L biasanya untuk pembayaran subsidi BBM, listrik, Kartu Prakerja, subsidi pupuk, dan dana pensiun," jelasnya.
Adapun, belanja pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat, tercatat mencapai Rp899,1 triliun. Belanja tersebut memiliki porsi 57,2% dari belanja pemerintah pusat secara keseluruhan.
