Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Chatib Basri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dipercepat dengan laju di atas 6% untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.
Dia menjelaskan, dalam konsep ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka diperlukan tambahan investasi sebesar 6,8% terhadap PDB. Dengan demikian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, maka dibutuhkan penambahan investasi terhadap PDB sekitar 47%.
Namun demikian, berdasarkan data Bank Dunia, gross domestic savings terhadap PDB di Indonesia baru mencapai 36%, yang artinya ada gap atau kebutuhan penambahan tabungan domestik sebesar 11% dari PDB atau sekitar Rp1.800 triliun.
Menurut Chatib yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di periode pemerintahan SBY, opsi yang dimiliki pemerintah untuk mengisi gap tersebut cenderung terbatas. Pertama, pemerintah bisa mengurangi gap dengan menaikkan tabungan domestik, yaitu dengan menaikkan tax ratio.
“Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 dan ke depan harus meningkatkan penerimaan pajak agar rasio tax terhadap PDB mengalami peningkatan,” katanya dalam acara Bank BTPN Economic Outlook 2024, Rabu (22/11/2023).
Kedua, pemenuhan gap tabungan domestik bisa dibiayai oleh penanaman modal asing, tidak dalam bentuk investasi portofolio. Oleh karena itu, pemimpin era pemerintahan selanjutnya harus bisa menarik masuk investasi asing.
Baca Juga
“Siapapun yang jadi pemimpin di era pemerintahan 2024-2029 harus bisa buat investasi asing masuk. Dia harus friendly sama investor. Artinya regulasi harus di-streamline, debirokratisasi, investment climate diperbaiki, dan sebagainya,” jelasnya.
Opsi keempat yang dimiliki pemerintah, yaitu meningkatkan utang. Tapi, jika tidak mau menaikkan rasio utang, maka opsi lainnya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan produktivitas di dalam negeri.
Peningkatan produktivitas ini dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi, mempermudah perizinan, melanjutkan pembangunan infrastruktur guna menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan kualitas SDM.
“Siapapun yang menjadi presiden periode 2024-2029, kebijakannya akan terbatas kepada itu, itu sebabnya ruang di kebijakan ekonomi tidak akan signifikan, yang berbeda yaitu style dan bisa eksekusi atau tidak,” jelas Chatib.
