Bisnis.com, JAKARTA - Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) memberikan beberapa usulan kebijakan sektor ketenagalistrikan kepada pemerintah untuk mencapai target JETP.
Wakil Kepala Sekretariat JETP Paul Butarbutar mengatakan, terdapat tujuh usulan yang akan mendorong tercapainya tujuan JETP.
“Secara prinsip kita masukan tujuh usulan kebijakan yang perlu diambil agar hal yang sudah disampaikan, seperti poin-poin atau investasi ataupun kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target JETP itu bisa dicapai,” kata Paul dalam Dialog Masyarakat Sipil JETP, Selasa (14/11/2023).
Paul menjabarkan tujuh usulan tersebut meliputi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), insentif dari sisi penawaran, perbaikan proses pengadaan energi terbarukan, perjanjian jual beli untuk energi terbarukan, dan terkait pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Lalu, yang penting terkait masalah financing, yaitu menjamin keberlanjutan financial balance dan penguatan kebijakan keuangan untuk dukung transisi energi,” ucap Paul.
Paul berharap tujuh usulan tersebut dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan dalam perumusan kebijakan.
Baca Juga
“Sehingga nantinya target-target yang kita sampaikan bisa tercapai,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Spesialis Pendanaan dan Kebiajakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi menjabarkan poin usulan insentif dari sisi penawaran. Menurutnya, pada sisi ini perlu adanya perubahan kebijakan, salah satunya dalam penentuan domestic price obligation (DPO) untuk batu bara sektor ketenagalistrikan.
Menurutnya, DPO ini bermasalah karena mencipatakan ilusi bahwa harga batu bara murah dan stabil. Padahal, pergerakan harga batu bara fluktuatif dan tidak stabil.
“Bagian kebijakan DPO ini yang kami anggap menjadikan beberapa risiko. Pertama, menghambat proses dekarbonisasi di Indonesia karena PLTU dianggap murah,” kata Elrika.
Selain mengambat dekarbonisasi, Sekretariat JETP melihat kebijakan DPO ini membuat pengunan batu bara tidak efisien.
Sebelumnya, Sekretariat JETP resmi membuka konsultasi publik terhadap rancangan rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) sebelum disahkan sebagai dokumen pendanaan transisi energi di Indonesia.
"Transisi energi merupakan kepentingan publik. JETP adalah salah satu inisiatif dalam upaya transisi energi nasional. Maka dari itu kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat,” kata Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra melalui siaran pers, Rabu (1/11/2023).
Dokumen CIPP dapat diakses publik di situs www.jetp-id.org yang diluncurkan hari ini. Masyarakat dapat memberikan masukan atas draf rencana investasi ini melalui formulir masukan yang terdapat pada situs JETP.
Kemitraan JETP merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022.
IPG terdiri atas pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia dan Inggris Raya.
