Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons positif keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi sejumlah perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Salah satu yang direvisi, yakni pada belanja pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran bendahara umum negara (BUN) 2023, dari Rp359 triliun menjadi Rp405 triliun.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyampaikan, memaksimalkan daya beli masyarakat menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2023 guna mencapai target 5% pada 2023.
“Salah satu komponen pendukungnya tentu adalah belanja pemerintah,” kata Sarman kepada Bisnis, Senin (13/11/2023).
Menurutnya, belanja pemerintah dinilai mampu mendongkrak daya beli masyarakat Indonesia dan menyasar pada kebutuhan pemerintah dalam sisa waktu ke depan. Tentunya sesuai dengan harapan Jokowi supaya belanja pemerintah ini mengutamakan produk-produk lokal sehingga jika dana tersebut berputar di dalam negeri, anggaran Rp405 triliun ini akan mampu menggerakan sektor industri dan sektor lainnya. Selain itu, produktivitas ekonomi juga bakal terdongkrak.
Lalu, lanjut dia, ada kemungkinan sebagian besar dari anggaran perubahan ini menyasar kepada masyarakat melalui bansos sehingga mampu mendorong produktivitas dari daya beli masyarakat Indonesia.
Baca Juga
Di sisi lain, pelaku usaha sangat optimistis ekonomi Indonesia dapat mencapai target 5% pada 2023. Di samping adanya belanja pemerintah yang naik sekitar 16%, ada sejumlah indikator yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi misalnya, tuan rumah piala dunia U-17 dan momentum Natal dan Tahun Baru.
“Ini juga kita harapkan akan mampu produktif meningkatkan daya beli kita, tentu dengan harapan bahwa pemerintah mampu tetap menjaga stabilitas harga pokok pangan kita,” ujarnya.
Kegiatan jelang pemilihan umum (Pemilu) yang sudah mulai berjalan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di 5%, mengingat mulai beredarnya anggaran belanja untuk atribut kampanye.
“Tentu kami harapkan belanja ini juga tepat waktu dan tepat sasaran sehingga bisa kita rasakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita ke depan khususnya di kuartal IV/2023,” pungkasnya.
