Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan Papua menjadi provinsi dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem tercepat dalam satu tahun terakhir.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar melaporkan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di setiap pulau mengalami penurunan yang cepat dalam periode Maret 2022 sampai Maret 2023.
“Sebagai contoh wilayah Maluku dan Papua, Provinsi Papua mengalami penurunan kemiskinan ekstrem yang sangat cepat dari 10,92% menuju 7,67% pada Maret 2023,” ujarnya dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023, Kamis (9/11/2023).
Lebih lanjut, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi NTT Mengalami penurunan kemiskinan ekstrem tercepat. Pulau Sulawesi Gorontalo mengalami penurunan kemiskinan ekstrem dari 4,28% ke 2,44% dalam periode yang sama.
Di wilayah lainnya, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di kawasan Pulau Sumatera. Di wilayah Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur. Kawasan Pulau Jawa kemiskinan tertinggi paling cepat turun di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara umum, Amalia melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem terus menurun. Dalam waktu 5 tahun terakhir tercatat menurun dari 3,6% pada 2018 menjadi 1,12% pada Maret 2023.
Baca Juga
Pada periode itu pula, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen atau menuju 0% telah mencapai 18 provinsi atau sekitar 53% dari total provinsi di Indonesia.
Adapun, BPS mendapatkan mandat untuk melakukan evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Angka kemiskinan ekstrem yang BPS hitung saat ini menggunakan US$1,9 per hari yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Standar tersebut setara dengan Rp351.957,4 perkapita per bulan pada Maret 2023.
Meski terjadi penerunan dengan signifikan di beberapa wilayah, Amalia menyoroti sikap kehati-hatian penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Penggunaan estimasi kemiskinan ekstrem untuk dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu dengan kehati-hatian karena nilai relatif standar eror atau RSE [kesalahan standar relatif] di atas 50%,” lanjutnya.
