Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi real estat, 99 group mencatat sektor properti disinyalir bakal mengalami kontraksi seiring dengan momentum pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Head of Research 99 Group, Marisa Jaya menuturkan, secara historis tren penjualan rumah selama Pemilu berlangsung memang menunjukkan tren perlambatan.
"Kalau kita amati di periode Pilpres sebelumnya [2014 & 2019] terhadap revenue sejumlah developer, itu cenderung menurun. Memang korelasi [momen politik] cukup tinggi, karena tadi, stakeholder wait and see," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Mengacu pada data yang dibagikan 99 Group, data pendapatan dari 8 pengembang nasional terkemuka di Indonesia selama tahun politik pada periode 2014-2015 dan 2018-2019 mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan dan penjualan.
Rinciannya, pada 2015 pendapatan pengembang mengalami penurunan 0,6% dan 2018 mengalami kontraksi 4,2%. Namun kondisinya berhasil pulih di tahun selanjutnya.
Namun, Marisa menambahkan, jika dibandingkan dengan dampak pandemi yang terjadi di tahun 2020, kontraksi yang terjadi di tahun politik relatif ringan. Di mana, pada saat Covid-19 menjadi wabah pengembang mengalami penurunan pendapatan hingga 13%.
Baca Juga
Namun demikia, lagi-lagi industri properti cukup kuat berhasil pulih serta mengalami lonjakan pertumbuhan positif sebesar 25.6% pada tahun setelahnya atau tepat di 2021.
"Kami menyimpulkan bahwa tahun politik mendatang merupakan tahun yang perlu diantisipasi para pemangku kepentingan, termasuk di sektor properti. Namun, dengan melihat preseden yang terjadi di periode tahun politik sebelumnya, kontraksi memang terjadi namun kemungkinannya relatif ringan jika dibandingkan saat pandemi. Dan dampak yang terasa umumnya hanya terjadi dalam tahun politik tersebut dan akan kembali pulih setelah tahun politik selesai," pungkasnya.
Terlebih, pemerintah juga baru-baru ini menetapkan paket kebijakan pada sektor properti yakni insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat yang membeli rumah mulai November 2023 hingga Juni 2024.
Menanggapi hal itu, Senior VP Marketing Bharat Buxani optimis sektor properti akan tetap bergeliat pada 2024. Dia menjelaskan, dampak dari paket kebijakan yang baru saja diteken pemerintah itu diprediksi baru akan mulai bereaksi pada pertengahan Januari 2024.
"Belum terlihat dampak penetapan PPN DTP karena ini terlalu short time, dan kita juga perlu pertimbangkan seasonal. Desember itu bukan seasonal yang very pro property, Darena desember secara needs, secara attention spent kita ga 100 persen ke properti ada tahun baru ada travelling ada impulsive buying. Jadi ini baru kelihatan itu 15 Januari 2024 ke atas," tuturnya.
Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah baru saja meneken pemberlakuan insentif bebas PPN pada sektor perumahan. Rinciannya, masyarakat yang membeli rumah maksimal senilai Rp5 miliar mulai November 2023 hingga Juni 2024 dipastikan akan bebas pajak 100%.
"Jadi dari yang kita umumkan sebelumnya yaitu insentif untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar PPN-nya ditanggung pemerintah kita naikkan di Rp5 miliar. Tapi untuk yang [harga rumah] Rp5 miliar, bagian yang Rp2 miliarnya saja PPN yang ditanggung pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini.
Bendahara negara tersebut memproyeksi, melalui paket tersebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 akan meningkat 20 basis poin (bps) dari 4,81% menjadi 5,01%.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemberian insentif pada sektor properti diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi RI ke depan. Pasalnya, tanpa paket kebijakan tersebut pertumbuhan ekonomi RI hingga akhir 2023 diproyeksi bakal merosot ke level 4,99% dari target yang ditetapkan sebesar 5,3%.
