Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut pembangunan proyek kereta cepat hingga ke wilayah Surabaya melalui jalur selatan Pulau Jawa akan menelan biaya lebih besar dibandingkan dengan jalur utara Pulau Jawa.
Seiring dengan hal tersebut, seluruh kajian dan perencanaan terkait perlu dilakukan secara komprehensif untuk mencegah terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) seperti pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Pusat Aditya Dwi Laksana menjelaskan kondisi topografi di wilayah selatan Jawa berpotensi meningkatkan biaya proyek perpanjangan kereta cepat ke Surabaya.
Aditya menuturkan, kondisi topografis di wilayah jalur selatan jawa umumnya terdiri dari pegunungan. Sehingga, pembangunan jalur kereta cepat di wilayah ini akan membutuhkan proses konstruksi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembangunan jalur di daerah yang datar.
Proses pembangunan yang lebih rumit tersebut akan berimbas pada naiknya biaya konstruksi proyek kereta cepat. Sehingga, risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pun juga akan makin besar.
“Dari Bandung ke Kertajati itu pegunungan, kemudian Kertajati sampai Purwokerto sama. Selain lewat pegunungan, jalurnya juga akan lebih panjang jika lewat selatan Jawa,” kata Aditya saat dihubungi, Senin (23/10/2023).
Baca Juga
Adapun, untuk mencegah terjadinya pembengkakan biaya seperti pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dia meminta pemerintah untuk membuat kajian dan perencanaan secara matang terkait dengan perpanjangan proyek ini.
Aditya menuturkan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan sebelum memulai proyek ini adalah potensi permintaan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur jalan tol yang dilakukan secara masif selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, pemerintah juga gencar membangun sejumlah bandara di seluruh Indonesia, termasuk Pulau Jawa. Aditya mengatakan, beberapa bandara baru yang dibangun oleh pemerintah diantaranya berada di wilayah Cilacap, Purbalingga, Kediri, Jember, Banyuwangi, Blora, dan lainnya.
“Kajian demand ini penting untuk memposisikan kereta cepat. Jangan sampai sudah dibangun malah tidak optimal,” jelas Aditya.
Selain itu, pemerintah juga harus merancang skema pembiayaan proyek ini dengan cermat. Dia menuturkan, seluruh aspek finansial mulai dari sumber pembiayaan hingga skema pembayaran kewajiban harus digarap dengan matang.
Aditya juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan kesalahan estimasi perencanaan dan biaya.
“Kalau semuanya dilakukan dengan optimal, kita bisa terhindar dari cost overrun yang tinggi. Karena pembangunan proyek seperti kereta cepat di negara manapun memang terjadi [pembengkakan biaya],” ujar Aditya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi rencana perpanjangan proyek kereta cepat baru akan memasuki tahap kajian atau studi. Kajian tersebut salah satunya akan menentukan trase atau jalur yang akan dilalui oleh kereta cepat.
Dia menuturkan, saat ini pemerintah mempertimbangkan untuk merancang jalur tersebut pada Jawa bagian Selatan. Meski demikian, dia belum dapat menyebutkan secara rinci kota mana saja yang akan dilintasi kereta cepat nantinya.
“Kecenderungannya akan lewat Jawa bagian Selatan, tentu ini akan didasarkan dari hasil studi yang baru akan kami buat. Kota-kotanya saat ini juga belum fix,” kata Budi Karya.
