Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali mengeruk potensi penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari sektor swasta. Terlebih ada insentif dan kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah untuk menarik daya minat investor ke IKN.
Adapun, penjajakan dilakukan Kadin bersama Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Keuangan melalui konsultasi publik di Bali, Jumat (13/10/2023) kemarin.
Plt Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pembangunan IKN masih perlu didorong investasi dari banyak pihak, termasuk swasta dan investor asing. Maka, partisipasi aktif dan investasi dari pelaku usaha memiliki peran penting dalam skema pembangunan IKN.
"Komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pembangunan IKN juga diwujudkan dengan membentuk kelompok kerja [Pokja] IKN dalam penjajakan peluang investasi di IKN," terang Yukki dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (14/10/2023).
Melalui kegiatan konsultasi publik ini, Kadin berharap tingginya kesadaran pelaku usaha mengenai peluang dan fasilitas investasi di IKN sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha guna mengoptimalisasi regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN.
Di samping itu, Yukki menuturkan bahwa pihaknya mendukung investasi di IKN yang dinilai akan menjadi simbol pembangunan Indonesia Emas 2045. Dalam prosesnya, IKN masih perlu semangat gotong royong bersama dari komponen bangsa dan pelaku usaha.
Baca Juga
Ketua Pokja IKN sekaligus Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia, Budiarsa Sastrawinata, mengatakan Kadin akan membantu dan memfasilitasi pencarian investor guna membukukan target investasi untuk pembangunan IKN.
"Kami juga berharap dapat menjadi penggerak industri dan sektor swasta untuk mengumpulkan beragam masukan dan inisiatif terkait regulasi investasi dan pembangunan IKN serta membantu penyelenggaraan roadshow untuk sosialisasi Pembangunan IKN,” ujarnya.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Pembangunan IKN akan dilaksanakan dalam lima tahap selama periode 2020 – 2045.
Pembangunan IKN tahap pertama masuk dalam proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun.
Terdapat tiga skema pendanaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara, Agung Wicaksono, menjelaskan sebagai ibu kota negara baru pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan Indonesia muncul sebagai negara maju yang diakui dunia.
Sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045, diharapkan Indonesia saat itu sudah lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dan melompat menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP).
"IKN dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, berkelanjutan dan berbasis teknologi. Pembangunan ibu kota baru yang berada di lokasi strategis ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih besar dan nantinya akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi negara," pungkasnya.
