Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang mengaku tidak merasakan dampak signifikan setelah TikTok Shop tutup. Mereka juga sempat meminta pemerintah menutup e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada. Perlukah Shopee cs jadi tumbal agar UMKM lebih bergeliat?
Salah seorang pedagang grosir batik di Blok A, Lasmawati mengaku kinerja penjualannya masih cenderung stagnan. Meskipun terlihat ada sedikit peningkatan kunjungan di Pasar Tanah Abang, tapi jumlah pembeli di tokonya tidak signifikan.
"Belum ada perubahan, masih santai. Kadang orangnya banyak tapi enggak belanja," ujar Lasmawati saat ditemui di lapaknya, Jumat (13/10/2023).
Menurutnya, penutupan TikTok Shop tidak berdampak meningkatkan omzet penjualan mereka. Bahkan, saat ini rata-rata pendapatan harian hanya sekitar Rp1 juta - Rp2 juta, jauh lebih rendah daripada penjualan saat Pasar Tanah Abang masih berjaya.
"Pengennya sih [Tanah Abang] kayak dulu lagi seperti sebelumnya," ucap Lasmawati.
Baca Juga
Sementara itu, Siti seorang pedagang grosir pakaian anak-anak mengaku ada peningkatan penjualan usai TikTok Shop ditutup. Kendati demikian, peningkatan penjualan itu kebanyakan terjadi hanya di toko-toko grosir.
"Kalau grosir pas TikTok Shop ditutup sih lumayan. Penjualannya ada," ucap Siti.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) justru mengeklaim Pasar Tanah Abang mulai ramai kembali pasca TikTok Shop ditutup sejak 4 Oktober 2023.
"Kalau kita lihat tadi yang jualan wajahnya udah senyum. Kalau ditanya sudah ada yang belanja, 90% sudah," ujar Zulhas saat meninjau pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jumat (13/10/2023).
Zulhas membeberkan bahwa kondisi serupa juga mulai terjadi di sejumlah pasar lainnya. Salah satunya, saat dia mengunjungi pusat grosir di Semarang, Jawa Tengah, menurutnya mulai ramai pengunjung.
"Beberapa hari lalu di Semarang sudah mulai agak menggeliat gitu, wajah yang dagang sudah mulai tersenyum," ucapnya.
Dia menilai pasar yang mulai bergeliat kembali merupakan buah dari penataan perdagangan online yang dilakukan pemerintah melalui Permendag No. 31/2023 sejak akhir September 2023.
Zulhas pun mengatakan bahwa besok, dirinya juga akan meninjau pusat grosir dan pasar di Makassar untuk memastikan kondisi perdagangan offline bergeliat kembali.
Secara terpisah, Ketua Umum Indonesia Digital Empowerment Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai solusi yang ditawarkan oleh para pedagang Tanah Abang dengan meminta pemerintah juga turut menutup Lazada dan Shopee tidak tepat.
“Dengan kasus ini terjawablah sudah. Masalah penjualan offline tidak ada hubungannya dengan penjualan online karena perilaku masyarakat yang sudah berubah,” ujar Tesar, Jumat (13/10/2023).
Menurutnya, fenomena sepinya pasar tradisional dan pusat grosir justru dikarenakan gaya hidup dan belanja masyarakat yang sudah berubah. Masyarakat cenderung malas untuk keluar dari rumah untuk membeli suatu barang sehingga mereka lebih memilih untuk membeli barang secara online.
“Orang sudah lebih berhemat sehingga mereka tidak membeli barang-barang yang sekunder,” ujar Tesar.
Dia menambahkan, jika memang para penjual di Tanah Abang sudah berusaha untuk merambah ke e-commerce, tetapi masih tidak laku, hal ini juga bukan kesalahan platform dagang digital.
Menurutnya, memang dengan kehadiran e-commerce, pedagang makin besar dan pasar makin luas. Alhasil, persaingan usaha yang lebih luas pun tidak terbendung.
Selain itu, Tesar menambahkan, pelanggan akan cenderung melihat yang lebih murah, mudah, dan dekat.
Pemerintah Jangan Salah Langkah
Hal serupa juga disampaikan oleh pengamat ekonomi digital Ignatius Untung yang menyarankan pemerintah jangan gegabah dan salah langkah lagi perihal permintaan dari pedagang Tanah Abang.
Pemerintah diminta untuk melihat data secara cermat dan komprehensif, di tengah desakan pedagang yang meminta agar Lazada dan Shopee ditutup. Pengamat digital berharap pemerintah mengambil langkah yang bijak, berbasis data komprehensif.
Belajar dari penutupan TikTok Shop, Untung berpendapat gagalnya penutupan TikTok untuk menyelamatkan UMKM dikarenakan kurangnya kajian dan data-data yang jelas sebelum membuat sebuah regulasi.
“Tidak bisa asal menyambung nyambungkan data, tetapi harus sudah bisa dipelajari terlebih dahulu datanya secara benar lalu nanti kalau keputusannya diambil dampaknya akan seperti apa,” ujar Untung, Jumat (13/10/2023).
Menurut Untung, pada saat penutupan TikTok Shop, data yang digunakan hanyalah data dari Institute Development of Economics and Finance (Indef) dan Bank Dunia. Kedua data tersebut bisa saja merujuk ke kondisi yang berbeda, sehingga tidak dapat divalidasi kebenarannya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sempat mengatakan jika 90 persen produk yang ada di marketplace adalah barang impor. Sebenarnya ketika dikonfirmasi ke bea cukai, ternyata 90 persen tersebut adalah impor umum.
“Impor umum bukan masalah platform dong, impor umum masalahnya bea cukai. Artinya di offline pun terjadi juga impor umum,” ujar Untung.
Oleh karena itu, Untung menyarankan pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu perihal data-data yang sesuai sebelum melakukan regulasi serupa, terutama untuk sektor yang menjadi mata pencaharian banyak orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
