Bisnis.com, JAKARTA - Perdagangan karbon melalui bursa karbon dinilai dapat menimbulkan biaya tambahan bagi produsen listrik. Hal ini pada ujungnya akan berimbas pada kenaikan tarif listrik.
“Karena kan ini nanti pasti akan ada dampaknya ke BPP [biaya pokok penyediaan] tenaga listriknya. Kalau sebelumnya katakanlah tidak ada biaya tambahan, dengan adanya bursa karbon ini kan tentu akan ada tambahan,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro dalam acara Energy Corner CNBC dikutip, Rabu (4/10/2023).
Besaran biaya tambahan tersebut tergantung pada besaran batas emisi (cap) karbon yang boleh diproduksi. Jika emisi yang dihasilkan pembangkit melebihi batas tersebut, produsen wajib mengompensasi kelebihan itu kepada entitas lain yang memproduksi emisi lebih rendah dari batas tersebut. Skema perdagangan karbon ini disebut sebagai cap and trade.
"Tergantung carbon cap-nya ditetapkan berapa, selisihnya berapa, itu yang akan jadi biaya tambahan sektor kelistrikan," kata Komaidi.
Sebelum ada perdagangan karbon, kata Komaidi, produsen listrik juga telah mendapat beban tambahan terkait pemenuhan standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk sektor pembangkitan listrik.
“Untuk memenuhi standar yang ditetapkan Permen KLHK pada saat itu, kajian dari teman-teman PLN kan menyampaikan akan ada tambahan paling tidak sekitar Rp115-Rp120 per KWh dengan memenuhi standar itu, begitu,” ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya, hal-hal tersebut perlu dicermati oleh pemerintah. Apalagi, saat ini, sektor kelistrikan di Indonesia sekitar 70 persennya diproduksi oleh pembangkit listrik batu bara.
"Kalau dari sudut pandang lingkungan [bursa karbon] ini sangat bagus, tapi kita juga harus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, daya beli masyarakat, termasuk kelangsungan bisnis produsen listrik swasta," katanya.
