Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang berani memberi catatan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.
Secara prinsip, PKS sendiri setuju agar RUU itu dibawa pembahasan selanjutnya. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan PKS ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKS, Andi Akmal menegaskan bahwa pihaknya masih belum puas dengan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2022. Pasalnya, kata Andi sampai saat ini belum ada dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat.
"Jadi dampaknya masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Andi di sela-sela rapat kerja Kemenkeu dengan Banggar DPR di Jakarta, Kamis (7/9).
Maka dari itu, Andi memberikan beberapa catatan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di antaranya soal pemerintah belum bisa menjaga kesinambungan fiskal yang bisa dilihat dari indikator keseimbangan primer tahun 2022 yang masih negatif Rp74,08 triliun.
"Ada defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara, melainkan dari tambahan utang sehingga mengancam kesinambungan fiskal," katanya.
Baca Juga
Kemudian, Andi juga memberikan catatan soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai mengalami pembengkakan biaya sehingga harus mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).
"Proyek ini disepakatinya kan sebagai Business to Business dan tidak menggunakan APBN, tetapi karena kecerobohan perencanaan, akhirnya jadi beban keuangan negara," ujarnya.
