Bisnis.com, JAKARTA - Rencana investasi komprehensif untuk skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US$20 miliar ditargetkan dapat difinalisasi pada akhir Oktober 2023.
Rencana investasi untuk menindaklanjuti kesepakatan bernilai US$20 miliar atau setara dengan sekitar Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) dari pakta iklim yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang tersebut memuat peta jalan teknis untuk pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan dan suatu kerangka kerja untuk menjamin transisi energi yang berkeadilan.
Draf rencana investasi komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) tersebut telah didistribusikan ke kelompok mitra negara-negara G7 plus Norwegia dan Denmark, serta ke Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Diharapkan respons mitra terhadap draf CIPP dapat diperoleh pada September mendatang. Setelah itu, draf tersebut akan dibuka untuk konsultasi publik.
Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra mengatakan, jika semua berjalan lancar, rencana investasi final bisa siap sebelum November 2023. Hal ini akan terjadi sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-28 atau COP28 yang akan digelar mulai 30 November 2023 di Dubai.
"Semua mata tertuju pada JETP Indonesia karena ini adalah model pembiayaan energi baru," ujar Mahendra, dilansir dari Bloomberg, Rabu (23/8/2023).
Baca Juga
"Ini adalah ujian apakah ini akan berhasil atau tidak. Jadi, taruhannya tinggi, ini high profile. Menurut pemahaman saya, sebenarnya semua orang ingin ini berhasil," imbuhnya.
Peluncuran CIPP awalnya dijadwalkan pada Agustus 2023. JETP bertujuan menyediakan pembiayaan yang terjangkau untuk membantu Indonesia mempercepat transisi ke arah energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Namun, masih ada perbedaan pendapat yang signifikan mengenai target emisi, biaya dana, dan proyek-proyek apa saja yang akan memenuhi syarat untuk menggunakan skema JETP.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kementeriannya bersama dengan sekretariat JETP berencana untuk memberi waktu untuk konsultasi publik terhadap draf CIPP yang telah disampaikan ke pemerintah.
“Kami hitung ulang supaya perencanaannya bagus terus kita mau konsultasi ke publik, kan kemarin itu kami rencanakan ada waktu untuk diskusi publik,” kata Dadan saat ditemui di DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Selain itu, Dadan menambahkan, kementeriannya turut menambah beberapa dokumen baru berkaitan dengan data-data pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang potensial untuk ikut mendapat pendanaan pensiun dini.
“Misalkan data untuk pembangkit-pembangkit non-PLN jadi kita lagi hitung ulang,” kata dia.
Beberapa pertimbangan itu, kata dia, membuat rencana peresmian CIPP JETP mesti diundur.
