Bisnis.com, JAKARTA - Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah menyerahkan draf rencana investasi komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) kepada pemerintah Indonesia dan International Partners Group pada Rabu (16/8/2023), untuk dikaji.
Rencana investasi untuk menindaklanjuti kesepakatan bernilai US$20 miliar atau setara dengan sekitar Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) dari pakta iklim yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang tersebut memuat peta jalan teknis untuk pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan dan suatu kerangka kerja untuk menjamin transisi yang berkeadilan.
Selain itu, juga memuat mengenai skema pendanaan untuk memanfaatkan pendanaan publik guna menarik investasi swasta bagi transisi energi, serta rekomendasi perubahan kebijakan yang dapat membantu membuka keran investasi swasta bagi transisi energi.
"Draf ini merupakan hasil dari proses yang inklusif melibatkan banyak pemangku kepentingan. Mereka terlibat dalam proses diskusi dan pembahasan, pembuatan modelling dan menganalisa, serta menulis dan mengedit yang sangat intensif dan berlangsung selama lebih dari seratus hari. Individu dan organisasi ini juga termasuk mereka yang memimpin atau turut serta dalam kelompok kerja dan juga termasuk mereka yang terlibat dalam berbagai konsultasi yang diadakan dalam proses penyusunan CIPP ini," ujar Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra melalui siaran pers, Rabu (16/8/2023).
Empat kelompok kerja telah disusun sebagai bagian dari proses penyusunan CIPP. Kelompok Kerja Teknis yang dipimpin oleh International Energy Agency (IEA), Kelompok Kerja Pendanaan yang dipimpin oleh Asian Development Bank, Kelompok Kerja Kebijakan yang dipimpin oleh Bank Dunia, serta Kelompok Kerja Transisi Berkeadilan yang dipimpin oleh United Nations Development Programme (UNDP). Para anggota kelompok kerja terdiri atas organisasi internasional dan nasional, termasuk mitra pembangunan, think tank, dan organisasi masyarakat sipil.
Edo menuturkan, dalam penyusunan dokumen CIPP, pihak Sekretariat menambahkan data baru ke dalam analisis teknis sehingga membutuhkan waktu tambahan sebelum dokumen CIPP dapat diresmikan. Tenggat waktu yang baru juga memberikan kesempatan untuk mengadakan konsultasi publik yang baik sebelum finalisasi dan peluncuran dokumen CIPP.
Baca Juga
"Masyarakat Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk mengulas dokumen CIPP secara utuh dan memberikan masukan dan tanggapan untuk dipertimbangkan dalam revisi final dokumen CIPP," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana.
Setelah proses publik ini dirampungkan, kata Dadan, dokumen CIPP dapat diluncurkan resmi secara bersama oleh pemerintah Indonesia dan International Partners Group jelang akhir tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyambut penyerahan dokumen CIPP pada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia akan memberikan masukan terhadap dokumen CIPP
"Kami memahami bahwa ini merupakan upaya dunia untuk mendukung Indonesia untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Kami akan review dan pastikan bahwa isi dokumen ini selaras dengan prioritas Indonesia dalam transisi energi dan juga sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Joint Statement," kata Rachmat.
Adapun, Joint Statement atau Pernyataan Bersama JETP disepakati di sela-sela KTT G20 oleh pemerintah Indonesia dan kelompok negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) yang dipimpin secara bersama oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Inggris.
Rachmat menuturkan, upaya transisi energi di dalam negeri hanya dapat tercapai dengan dukungan internasional mengingat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia saat ini.
"Dengan demikian penting untuk memastikan bahwa niat ini disambut dengan ambisi yang tercermin dalam segala aspek di dalam dokumen CIPP, khususnya aspek teknis dan pendanaan," ujar Rachmat.
Mewakili kepemimpinan Amerika Serikat pada IPG, Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim mengatakan, Indonesia layak memiliki masa depan yang cerah dengan udara bersih dan lapangan kerja yang ramah lingkungan.
"JETP menandai dimulainya masa depan ekonomi hijau Indonesia sekaligus melindungi masyarakat dan pekerja, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Kim.
Duta Besar Jepang Kenji Kanasugi menambahkan, kemitraan JETP akan mendorong pembangunan ekonomi dan energi bersih Indonesia, yang nantinya akan mendukung terwujudnya perekonomian dunia yang lebih makmur, inklusif dan berkelanjutan.
