Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen membahas kelanjutan komitmen pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership atau JETP hingga penerapan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA).
Pembahasan dua topik itu dilakukan saat lawatan kerja Luhut ke Washington D.C, Jumat (4/8/2023) hingga Senin (7/8/2023).
Melalui skema JETP, pakta iklim yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya berkomitmen untuk memobilisasi pinjaman murah sebesar US$20 miliar setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) saat KTT G20 di Bali pada akhir tahun lalu.
“Saya berharap agar kerja sama di bidang ini dapat semakin diperkuat dengan dukungan dari Amerika Serikat,” kata Luhut melalui siaran pers, dikutip Rabu (9/8/2023).
Seperti diketahui, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Baca Juga
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Rencananya, himpunan dana itu bakal dimanfaatkan untuk membiayai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan mendatang.
Selain itu, Luhut bersama dengan Janet turut membahas potensi kerja sama antarkedua negara berkaitan dengan implementasi IRA, serta peluang kerja sama strategis di sektor kritis mineral dan energi. Seperti diketahui, IRA masih dinilai diskriminatif untuk investasi hulu tambang serta mineral kritis di Indonesia.
Salah satu fokus utama pembicaraan terkait IRA adalah kerja sama di sektor kritis mineral, yang mana Indonesia memiliki potensi cadangan mineral kritis terbesar di dunia untuk bahan baku baterai hingga kendaraan listrik.
“Dalam memajukan teknologi baterai dan kendaraan listrik, Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya global dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim," kata Luhut.
Di sisi lain, Luhut menggarisbawahi, pertemuan dengan beberapa pejabat teras Gedung Putih sepekan terakhir itu merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Dalam semangat saling menguntungkan, Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama yang erat dan berkesinambungan dalam berbagai bidang, termasuk energi, perdagangan, dan sumber daya kritis.
Sebelumnya, Luhut juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony J. Blinken di Washington D.C, Sabtu (5/8/2023), waktu AS.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, pertemuan Blinken dan Luhut secara khusus berdiskusi ihwal penguatan kerja sama kedua negara terkait dengan kelanjutan negosiasi Kerangka Kerja Kesejahteraan Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity/IPEF) hingga dukungan untuk AS sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun ini.
“Selain itu ada pembicaraan untuk peningkatan investasi infrastruktur lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment [PGII],” kata Miller lewat keterangan resmi dikutip Minggu (6/8/2023).
