Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony J. Blinken di Washington D.C, Sabtu (5/8/2023), waktu Amerika Serikat (AS).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan pertemuan Blinken dan Luhut secara khusus berdiskusi ihwal penguatan kerja sama kedua negara terkait dengan kelanjutan negosiasi Kerangka Kerja Kesejahteraan Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity/IPEF) hingga dukungan untuk AS sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun ini.
“Selain itu ada pembicaraan untuk peningkatan investasi infrastruktur lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII),” kata Miller lewat keterangan resmi dikutip Minggu (6/8/2023).
Blinken dan Luhut turut membahas secara spesifik kelanjutan dari implementasi komitmen pendanaan transisi energi yang terhimpun di dalam Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Pakta iklim yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya itu berkomitmen untuk memberikan pinjaman murah sebesar US$20 miliar setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) saat KTT G20 di Bali pada akhir tahun lalu.
“Menlu [Blinken] dan Menko [Luhut] juga membahas kelanjutan dari implementasi JETP di Indonesia yang adalah kerja sama jangka panjang yang diluncurkan saat G20 di bawah PGII, yang akan memobilisasi pendanaan privat dan publik US$20 miliar untuk mempercepat transisi energi di Indonesia,” kata Miller.
Baca Juga
Pembahasan akhir kedua tokoh itu menyangkut soal posisi mineral kritis Indonesia untuk industri energi bersih global mendatang. Secara khusus, kata Miller, pemerintah Amerika Serikat mendorong peningkatan standar lingkungan, sosial dan tata kelola (enviromental, social and governance/ESG) tambang di Indonesia.
“Puncaknya pak Menlu dan Menko berdiskusi soal pentingnya mineral kritis untuk energi bersih dan upaya Indonesia untuk meningkatkan standar ESG di sektor pertambangannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Luhut mengaku geram setelah berkunjung ke Ibu Kota Amerika Serikat, April 2023 lalu. Kejengkelan Luhut kali ini disebabkan karena belum jelasnya komitmen pendanaan transisi energi yang disampaikan lewat skema pendanaan JETP tersebut.
“Waktu saya ke Washington bulan lalu, kita paparin mereka bilang ya, terus saya bilang where is the money? Ao ao ngomong doang,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Seperti diketahui, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Rencananya, himpunan dana itu bakal dimanfaatkan untuk membiayai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan mendatang.
Hanya saja, kata Luhut, hingga saat ini AS bersama dengan kemitraan JETP belum kunjung menyampaikan tindak lanjut dari kesanggupan penyaluran dana tersebut.
“Kalau kamu kasih harga loan-nya dengan harga commercial loan lupakan. Kami bisa lakukan sendiri, kenapa kalian ngatur-ngatur, kalau kalian nggak bisa kasih interest-nya dengan AAA country forget it, karena kalian akan menganggu perekonomian kami," tuturnya.
