Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan beberapa daftar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk dapat dipensiunkan dini lewat skema pendanaan Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, beberapa daftar PLTU itu memiliki kapasitas daya terpasang mencapai 4,8 gigawatt (GW). Rencananya, himpunan PLTU itu akan disetop operasinya pada 2030 mendatang.
“Kita telah menyiapkan daftar PLTU dengan daya mencapai 4,8 GW yang akan dipensiunkan pada 2030 dengan potensi penurunan emisi mencapai 36 juta ton CO2,” kata Dadan saat membuka agenda JETP Covening For Exchange & Learning, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
Dadan menuturkan, terdapat dua PLTU, yakni PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Pacitan, yang saat ini tengah didorong pemerintah sebagai proyek uji coba atau pilot project awal pensiun dini lewat beberapa opsi pendanaan seperti JETP.
“Pelabuhan Ratu akan jadi salah satu PLTU prioritas yang akan dipensiunkan dini yang menggunakan mekanisme spin-off dan diharapkan ikut mendapat skema pendanaan,” kata dia.
Di sisi lain, dia mengatakan, pemerintah masih bernegosiasi untuk mengamankan porsi pendanaan murah transisi energi dari pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya tersebut.
Baca Juga
“Kalau hibah di angka US$160 juta, technical assitant kisarannya sekitar itu juga, nanti ada yang pasti US$10 miliar pinjaman komersial, rate-nya [bunga] belum tahu sampai sekarang,” kata dia.
Seperti diketahui pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar setara dengan Rp299,74 triliun dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menargetkan pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat bakal efektif pada 2037 mendatang. Pensiun dini pembangkit batu bara dengan kapasitas 3x350 megawatt (MW) itu menggunakan skema alih aset atau spin-off ke portofolio PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Nantinya skema peralihan aset itu akan turut disokong pendanaan campuran atau blended financing dari komitmen pendanaan murah Energy Transition Mechanism (ETM) yang disusun Kementerian Keuangan. Skema ini bakal melibatkan para investor potensial untuk mengurangi masa operasi atau komersial dari PLTU Pelabuhan Ratu yang awalnya ditenggat sampai 2045 mendatang.
“Kalau PLTU Pelabuhan Ratu itu secara teknis akan berumur sampai 2045, kita sedang berupaya untuk memajukan sehingga PLTU itu hanya dioperasikan sampai 2037,” kata Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo saat webinar Prospek dan Tantangan ETM, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Menurut Hartanto, skema yang diambil untuk mempercepat usia komersial dari PLTU Pelabuhan Ratu relatif sederhana untuk dilakukan. Prinsipnya, dia mengatakan, penghimpunan pendanaan murah lewat ETM diarahkan untuk menjaga pengembalian investasi yang setara atau tetap ketika PLTU itu tidak dipensiunkan lebih awal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
