Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Climate Policy Initiative Indonesia Tiza Mafira berharap pemerintah untuk menutup satu Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batu bara tahun ini.
Tiza menyampaikan, PLTU batu bara yang ditutup bisa dari PLTU yang sudah tidak dibutuhkan, yang mencemari dan membuat polusi udara.
“Itu yang saya sangat harapkan. Kita bisa menutup satu PLTU batu bara aja, tahun ini aja, di Jawa-Bali,” katanya dalam Indonesia Net-Zero Summit 2023 di Djakarta Theater, Sabtu (24/6/2023).
Menurutnya, adanya penutupan salah satu PLTU batu bara akan meningkatan kepercayaan masyarakat bahwa Indonesia berkomitmen mewujudkan net zero emission pada 2060.
“Tahun ini harus deal kalau menurut saya. Kalau tahun ini nggak deal, kita nggak punya kepercayaan kalau ini [net zero emission] bisa terjadi di masa depan,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani angkat bicara mengenai hal tersebut. Saat ditemui, Shinta mengatakan bahwa pengusaha Independent Power Producer (IPP) sudah siap dan mau melakukan penutupan dini.
Baca Juga
Kendati demikian, Shinta menyebut bahwa untuk menutup PLTU batu bara, pengusaha tidak bisa melakukannya sendiri dan membutuhkan dukungan.
“Makanya seperti contoh yang sedang dilakukan oleh INA [Indonesia Investment Authority] dan kita, itu kan lagi di formulate, karena itu kan ada modelnya, commercial ininya kan harus diperhitungkan, financing, dan lain-lain,” jelasnya saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/6/2023).
Selain itu, lanjut Shinta, PLTU batu bara tidak bisa asal ditutup lantaran IPP dan PLN sudah memiliki perjanjian.
“Jadi kalau ditanya kemauan sih udah kita sampaikan, cuma kan harus ada itung-itungannya, nggak bisa asal tutup. Kan PPI punya perjanjian sama PLN, jadi aturan main dari PPI nya dan segala macam kan harus di ubah juga,” pungkasnya.
